Penjualan Mobil Turun 2024, PDB Tertekan Rp 4,21 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) memperkirakan penurunan penjualan mobil pada periode 2024 berdampak negatif terhadap kontribusi industri otomotif ke Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 4,21 triliun.

Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta, karena sektor ini memiliki rantai industri yang sangat panjang, melibatkan lebih dari 1,5 juta pekerja.

"Signifikansi (penurunan penjualan) di 2024 terhadap PDB kita, kalau kami lihat, diperkirakan mencatat penurunan sebesar Rp 4,21 triliun," kata dia dalam diskusi Forwin Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Baca juga: Kemenperin Ungkap Jenis Mobil Hybrid yang Dapat Insentif PPnBM 3 Persen Tahun Ini

KOMPAS.com/Ruly Forum diskusi Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah yang digelar Forwin di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dampak dari kondisi ini berimbas ke backward linkage sebesar Rp 4,11 triliun dan forward linkage sebesar Rp 3,519 triliun.

Diketahui, penjualan kendaraan bermotor roda empat pada 2023 berhasil mencapai 1.005.802 unit.

Sementara pada 2024, kendaraan roda empat yang terjual hanya 865.723 unit, turun pada level 15-16 persen.

Meski begitu, Setia mengapresiasi pencapaian penjualan mobil nasional yang melebihi target 850.000 unit pada Januari-Desember 2024.

“Kami melihat itu karena dua faktor, yakni pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan suku bunga pada kredit kendaraan bermotor," katanya. "Mengingat sektor otomotif ini masih jadi sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi kita, maka di 2025 kami juga datang dengan beberapa usulan kebijakan baru di samping tantangan yang akan kita hadapi, terutama terkait opsen pajak," ucap Setia.

Baca juga: Harga Mobil Bekas Bisa Turun 15 sampai 25 Persen

TAM Booth Toyota di IIMS 2024

Beberapa usulan insentif dari Kemenperin meliputi PPnBM ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan hybrid (PHEV, full, mild) sebesar 3 persen, insentif PPN DTP untuk kendaraan EV sebesar 10 persen, dan penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen. "Saat ini sebanyak 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global," kata dia.

Beberapa dari 25 provinsi itu antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Bali, Kepri, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), hingga Sulawesi Selatan (Sulsel).