Sekitar 20-30 Persen Subsidi BBM dan Listrik Berpotensi Salah Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran. Salah satunya terkait bahan bakar minyak atau BBM.

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati kelompok yang tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan.

"Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu besar, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun," ucap Bahlil, dalam keterangan di situs resmi ESDM, Minggu (3/11/2024).

Baca juga: Klarifikasi Jasa Marga, Tarif Tol Jogja-Solo Belum Berlaku

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bahlil menjelaskan telah menggelar rapat terbatas dan presiden meminta untuk membentuk tim guna mengkaji subsidi tepat sasaran.

PERTAMINA PT Pertamina Patra Niaga menegaskan tetap menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) tertanggal 10 Maret 2022.

Bahlil menjelaskan, berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, subsidi sebesar Rp 435 triliun masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah menilai subsidi energi masih banyak diminatik kelompok-kelompok yang sebenarnya tak membutuhkan bantuan.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp 435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp 83 triliun untuk subsidi LPG," ujar .

Pemerintah juga sedang mengkaji berbagai opsi penyaluran subsidi yang lebih tepat. Salah satu yang dipertimbangkan memberikan bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

Berikutnya, opsi tetap memberikan subsidi pada produk seperti yang berlaku saat ini, atau menggunakan sistem "blending" atau pencampuran kedua skema tersebut.

Baca juga: Adakah Perbedaan Skema Kredit Motor Listrik dan Motor Konvensional?

Untuk menyelesaikan masalah ini, Bahlil menjelaskan hanya diberikan tenggat selama dua pekan.

"Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," katanya.