Imbas Skandal, Daihatsu Perpanjang Penghentian Produksi di Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Daihatsu memutuskan untuk memperpanjang penghentian produksi kendaraan bermotor di semua pabriknya sampai pertengahan Februari 2024.

Pengumuman tersebut menyusul dampak skandal uji keselamatan pada sejumlah model mobil yang diproduksinya di Jepang. Padahal, awalnya penghentian sementara ini diperkirakan sampai pertengahan Januari 2024.

Adapun pabrik yang terdampak, ialah Shiga (Ryuo), Oita (Nakatsu) plant 1 dan 2, serta Ikeda Plant Copen. Aktifitas manufaktur akan dikaji kembali pada 16 Februari 2024 mendatang.

Baca juga: Suzuki Jimny Versi Atap Terbuka Khusus buat Safari

https://www.nasva.go.jp Tangkapan layar uji tabrak Daihatsu Rocky di Jepang

"Model Toyota Probox dan Mazda Familia Van sedang dipertimbangkan (dilanjuti)," tulis keterangannya, dikutip Paultan, Jumat (26/1/2024).

Sementara itu, Daihatsu juga melakukan penarikan kembali atau recall terhadap 322.700 unit di pasaran. Ada dua model yang diindaikasi bisa terdampak, yaitu Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy.

Seperti Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza, kedua mobil tersebut memang berbagi platform yang sama. Keduanya juga sama-sama dibuat oleh Daihatsu.

Produk kembar itu segera di-recall karena sangat membahayakan. Apabila terjadi tabrakan, pintu mobil Cast dan Pixis Joy diyakini akan terkunci.

Pada 20 Desember 2023 lalu, Daihatsu mengumumkan secara resmi hasil investigasi dari skandal manipulasi uji tabrak dari beberapa mobil buatannya.

Baca juga: Toyota Recall Puluhan Ribu Mobil Imbas Skandal Daihatsu

Dok. Mainichi.jp Tes tabrak Daihatsu Gran Max digelar oleh pemerintah Jepang untuk menguji kemampuan airbag

Pengumuman tersebut dilakukan Daihatsu bersama Toyota yang merupakan pemegang saham mayoritas Daihatsu.

Dari skandal ini, Daihatsu diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 100 miliar yen atau sekitar Rp 10 triliun. Kerugian berasal dari penutupan pabrik hingga pemberian kompensasi finansial kepada pemasok.

Kini, perusahaan terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (MLIT) guna memastikan keamanan dan keselamatan pengguna serta aktifitas produksinya.