Honda Menanti Keputusan Terkait Insentif Mobil Hybrid

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengaku bahwa belakangan ini secara rutin turut melakukan komunikasi bersama Pemerintah RI dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengenai insentif kendaaan listrik.

Menariknya, dalam diskusi tersebut jenis kendaraan elektrifikasi yang dibahas tak hanya battery electric vehicle (BEV) atau mobil listrik murni saja, tetapi juga hybrid. Tujuannya, supaya Indonesia memiliki nilai jual tinggi dibanding negara lain.

Hanya saja sampai sekarang, dikatakan Sales & Marketing and Aftersales Director HPM Yusak Billy, belum ada keputusan apakah mobil hybrid akan diberikan insentif atau bantuan pembelian seperti BEV atau tidak (potongan PPN hingga 10 persen).

Baca juga: Honda Belum Berencana Produksi Accord RS Hybrid di RI

Lihat Foto

Honda Accord RS Hybrid 2023(https://automobiles.honda.com)

"Pemeintah dan juga Gaikindo diskusi dengan kami mengenai atuan LCEV. Kami selalu diskusi dengan pemerintah, hybrid juga berkontribusi terhadap penuunan emisi yang lebih baik," kata dia di sela-sela peluncuran Accord RS Hybrid di Jakata, Kamis (7/12/2023).

Industri Otomotif Indonesia Punya Prospek Besar

Artikel Kompas.id

"Jadi, kami juga diskusi terkait insentif yang diberikan lebih untuk hybrid. Tetapi ini masih dalam tahap pembicaraan," lanjut Billy.

Pembicaraan terkait insentif untuk kendaraan listrik jenis hybrid sebenarnya sudah dilakukan sejak semester II/2023, ketika Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita berencana merevisi aturan insentif mobil listrik dan mengeluarkan petunjuk pelaksana (juklak) baru.

Sebab, Indonesia perlu melaksanakan proses transisi sebelum pada akhirnya menerapkan kendaraan listrik penuh.

Baca juga: Ini Manfaat Pakai Sarung Tangan dan Sepatu Saat Naik Motor

Lihat Foto

Ilustrasi mobil listrik merek Hyundai yang dipamerkan(Dokumentasi Tim Komunikasi Lifepal)

Namun yang menjadi dilema, ketika kendaraan hybrid diberikan insentif dan bisa lebih murah dan menguntungkan bagi produsen, maka proses menuju netralitas karbon bisa lebih lambat dari yang direncanakan. Membuat investor ragu mengadopsi BEV sebagai transportasi.

Maka, kala itu, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari solusi lebih baik untuk insentif kendaraan listrik.

"Saya yakin dan percaya segala insentif yang dikeluarkan sudah melalui berbagai macam pertimbangan dan kami yakin apa yang dikeluarkan pemerintah membantu pertumbuhan industri otomotif dan pertumbuhan indonesia," kata Billy.