Kapolri Usulkan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Polusi udara di Jakarta akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena kualitas di Tjota Jakarta dan sekitarnya yang memburuk. Bahkan, di wilayah tertentu sampai menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya siap mengambil langkah proaktif untuk menjaga lingkungan bumi yang lebih baik.

“Beberapa waktu lalu dihadapkan dengan polusi udara, khususnya di DKI Jakarta, 67 persen disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, 26,8 persen dari industri manufaktur, sisanya pembakaran sampah,” ucap Sigit pada acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 yang disiarkan secara daring, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Semarak Event APRC Rally Asia Cup di Sumatera Utara

“Ini jadi keprihatinan bersama, sehingga kita diminta untuk ikut menjaga agar yang namanya polusi udara ke depan bisa kita tekan, karena ini terkait perubahan lingkungan, climate change dan untuk kesehatan,” lanjutnya.

Sigit melanjutkan, usaha yang dilakukan Polri untuk menekan polusi udara diantaranya dengan beralih ke kendaraan listrik serta mendorong konversi, dari energi fosil ke energi listrik.

Screenshoot/NTMCPolri Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68, Senin (26/9/2023).

“Saya kira nanti kita yang akan memulai untuk bergeser dari mobil fosil ke listrik, dan juga kita dorong konversi perubahan dari motor yang menggunakan energi fosil ke listrik. Ini juga bagus untuk UMKM, memang sudah ada subsidi, tapi yang nonsubsidi juga kita dorong,” kata Sigit.

Selain itu, Sigit juga menyoroti terkait peraturan ganjil genap yang ke depannya diharapkan bisa diterapkan untuk pengguna sepeda motor.

“Ganjil genap tidak berlaku untuk yang menggunakan motor listrik maupun mobil listrik, sekarang motor masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat nanti tolong dipikirkan, karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi,” ucap Sigit.

Baca juga: Leasing Perlu Berkolaborasi dengan Asuransi dan Produsen EV

Sebelumnya, pada 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan wacana untuk menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Namun, kebijakan ini dianggap sulit untuk dilakukan.

Kondisi ini lantaran jumlah motor yang beredar di Jakarta cukup banyak karena hampir setiap masyarakat memiliki motor. Belum lagi adanya potensi negatif yang timbul, seperti pemalsuan pelat nomor sampai kenaikan jumlah motor untuk mengakali kebijakan tersebut.