Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Prediksi Tidak ada Pembatasan Mobilitas Selama Nataru 2023

Kompas.com - 23/11/2022, 17:30 WIB
Ruly Kurniawan,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diprediksi tidak akan melakukan pembatasan mobilitas pada arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 pada pertengahan Desember 2022 mendatang.

Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana menyebut, prediksi itu berangkat dari kebijakan pengendalian mobilitas pada mudik Idul Fitri tahun ini.

"Berkaca pada angkutan Lebaran kemarin ketika diputuskan tak ada pelarangan atau pembatasan, maka dipastikan saya yakin untuk Nataru 2023 sepertinya pemerintah juga tidak akan melarang atau membatasi arus mudik," kata dia pada Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat 2022, Selasa (22/11/2022).

Baca juga: Butuh 3 Jam Buat Produksi 1 Unit Vespa LX 125 di Pabrik Cikarang

Lebih jauh, saat Idul Fitri kemarin, ketika mudik pertama kali diperbolehkan usai adanya pembatasan mobilitas karena pandemi Covid-19 dua tahun sebelumnya, skema rekayasa lalu lintas diumumkan jauh hari oleh pemerintah ke masyarakat.

Sementara itu, untuk Natal dan tahun baru, lanjut Cucu, pemerintah belum akan mengumumkan skema rekayasa lalu lintas itu dalam waktu dekat.

Namun ia meyakini arahan dan kebijakan mengenai pengaturan lalu lintas pada saat Nataru akan segera diterbitkan tidak lama lagi. Termasuk, rekayasa lalu lintas-nya.

"Kalau bisa minggu pertama Desember itu kita sudah bisa dapat hasil analisis. Saya juga pastikan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah seperti cuti bersama," terangnya.

Baca juga: Awas Macet, Ada Penggantian Papan Informasi Digital di Tol JORR

Mengutip data mobilitas masyarakat pada Nataru tahun lalu, hampir seluruh moda transportasi mengalami kenaikan dengan tingkat tertinggi pada bus yaitu 23,6 persen pada keberangkatan dan 47,8 persen pada kedatangan.

Berdasarkan survei Kemenhub terkait dengan libur akhir tahun, potensi pergerakan masyarakat yakni 22,4 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 60,6 juta orang. Tingkat tertingginya, masih ada di Jabodetabek dengan 7,3 juta orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
kalau memang ada penggantian ppk paket a, johny f jd ppk


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Trump Ingin Maju Pilpres AS 2028 untuk Ketiga Kalinya, Siap Melawan Obama, tapi...
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau