Sopir Truk yang Terguling Tanpa SIM, Bukti Lemahnya Pengawasan

Kompas.com - 20/01/2020, 07:02 WIB
Truk trailer terguling di rest area KM 97 Cipularang Truk trailer terguling di rest area KM 97 Cipularang
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tergulingnya truk kontainer di rest area KM 97B Cipularang, membuka beberapa fakta baru. Selain karena truk dinilai tak layak beroperasi karena rem blong, sopir berusia 21 tahun yang mengendarai terbukti tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi alias SIM.

Menanggapi hal ini, Jusri Pulubuhu, selaku Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), mengatakan kejadian tersebut menggambarkan lemahnya sistem pengawasan terkait transportasi, padahal memiliki kaitan yang erat dengan masalah keselamatan banyak orang.

"Balik lagi saya bilang ini masalah klasik yang tak pernah selesai. Harusnya pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bisa belajar dari ragam kasus-kasus yang dulu perah terjadi. SIM itu salah satu syarat kompetensi, bila itu saja tak bisa terpenuhi, apalagi standar-standar lain," ucap Jusri kepada Kompas.com, Minggu (19/1/2020).

Baca juga: Selain Rem Blong, Sopir Kontainer yang Terguling Tak Punya SIM

Menyoal masalah truk dan bus, menurut Jusri harusnya tidak main-main, mengingat secara dimensi saja ukurannya jauh lebih besar dibandingkan mobil biasa. Otomatis perlu peran sopir atau pengendara yang juga tidak sembarangan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Video rekaman cctv kecelakaan di Rest Area KM 97 Tol Cipularang pada Jumat (17/1) sore #jktinfo

A post shared by JAKARTA INFO (@jktinfo) on Jan 17, 2020 at 8:26pm PST

Bahkan Jusri menegaskan bila sopir bus harusnya juga memiliki kompetensi dalam menangani masalah-masalah yang bisa saja terjadi dalam pekerjaannya. Karena itu, agar kompeten dibutuhkan jam terbang yang tinggi dan tak bisa hanya berpatokan telah memiliki SIM saja.

"Selama ini mungkin masih banyak perusahaan logistik yang belum menetapkan standar, atau bisa saja sudah melakukan, tapi tak ada kontrol. Sopir truk butuh kompetensi khusus, SIM saja tak bisa dijadikan barometer, tapi perlu diselaraskan dengan kompetensi lain seperti edukasi atau kegiatan safety driving yang sifatnya mengasah kemampuan mereka secara berkala," kata Jusri.

Kegiatan-kegiatan tersebut, harusnya dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah, dalam hal ini pihak regulator, yakni Kementerian Perhubungan ( Kemenhub). Hal ini dikarenakan tidak ada sekolah khusus sopir truk atau bus di Indonesia.

Baca juga: Beredar Video Kebut-kebutan BMW yang Kecelakaan di Slipi

Bahkan rata-rata yang menjadi sopir, hanya berdasarkan pengalaman setelah menjadi kernet saja. Artinya, secara kompetensi standar keselamatan sama sekali tidak mencukupi.

Mobil ringsek akibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Purwakarta, Senin (2/9/2019). 
Tribunjabar.id/Ery Chandra Mobil ringsek akibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Purwakarta, Senin (2/9/2019).

Selain menetapkan edukasi, peran pemerintah dalam melakukan kontrol juga sangat dibutuhkan. Jusri menyarankan pemerintah untuk membut sistem yang terintegrasi dengan semua perusahaan logistrik dan transportasi, hal ini berguna untuk melakukan monitoring langsung yang lebih tepat sasaran.

"Kita harus mencontoh negara lain yang sudah puluhan tahun menerapkan hal ini. Di Amerika, 30 tahun lalu saja pemerintahnya dalam hal ini kementerian transportasi atau perhubungan sudah langsung menangani dan mengawasai langsung sopir truk dan bus, padahal saat itu belum ada GPS," kata Jusri.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X