Bocoran PP dan Perpres Kendaraan Elektrifikasi di Indonesia

Kompas.com - 25/07/2019, 07:22 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan DPR Jakarta, Selasa (16/7/2019) MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan DPR Jakarta, Selasa (16/7/2019)

Sedangkan Perpres, lebih detil mengatur tentang tarif impor kendaraan listrik, pemberian tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi, pembangunan infrastruktur guna mendukung kendaraan listrik, bantuan kredit modal kerja untuk swap baterai, serta sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

"Bagi kendaraan yang masuk dengan Incompletely Knocked Down (IKD) dan Complete Knocked Down (CKD) diberikan jangka waktu tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri itu sendiri di dalam negeri dan meningkatkan konten lokalnya," kata Sri Mulyani.

Jangka waktu tersebut berkisar antara satu sampai tiga tahun atau disesuaikan. Bagi produsen otomotif yang berkomitmen untuk melakukan investasi atau memberi value added bagi Indonesia seperti menambah lokal konten di kendaraannya, akan diberi keringanan.

Sedangkan tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) yang diberikan pada produsen otomotif yang menanamkan modalnya untuk baterai dan motor listrik. Besarannya, menurut Paket Kebijakan Ekonomi XVI adalah sebagai berikut :

- Nilai investasi Rp 500 miliar - kurang dari Rp 1 triliun dapat pengurangan PPh 100 persen selama 5 tahun.
- Nilai investasi Rp 1 triliun - kurang dari Rp 5 triliun, dapat pengurangan PPh 100 persen selama 7 tahun.
- Nilai investasi Rp 5 triliun - kurang dari Rp 15 triliun, dapat pengurangan PPh 100 persen selama 10 tahun.
- Nilai investasi Rp 15 triliun - kurang dari Rp 30 triliun, pengurangan PPh 100 persen selama 15 tahun.
- Nilai investasi minimal Rp 30 triliun, pengurangan PPh 100 persen selama 20 tahun.
- Setelah tax holiday berakhir, diberikan pengurangan PPh sebesar 50 persen selama 2 tahun.

"Selanjutnya ada Tax Allowance yang diberikan untuk industri suku cadang, aksesori kendaraan, dan industri komponen kendaraan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan rendah emisi dan listrik," lanjut Sri Mulyani.

Lalu ada juga pembebasan bea masuk bagi bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi kendaraan listrik serta kemudahan impor untuk kebutuhan ekspor.

"Sehingga target ekspor bisa terpenuhi. Saya harap, ekspor industri otomotif bisa mencapai 1 juta kendaraan," kata dia lagi.

Insentif non fiskal yang diatur dalam Perpres meliputi dukungan pembuatan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), bantuan kredit modal kerja untuk swap baterai, serta sertifikasi kompetensi pengembangan SDM dan produk.

"Bagi industri otomotif yang menyediakan pelatihan vokasi untuk mengembangkan SDM dan melakukan inovasi serta penelitian dan pengembangan (RnD) di bidang terkait akan mendapat super deductible tax (pengurangan pajak di atas 100 persen). Besaran keringanan membayar pajak ke pemerintah ini bisa sampai 300 persen," ujar Sri Mulyani.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X