Terkait Kartel, AHM Masih Menolak Tuduhan KPPU

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan keterangan resmi terkait penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) soal tuduhan melakukan kartel motor skutik 110-125 cc yang dituduhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

General Manager Corporate Communication PT AHM Ahmad Muhibbuddin, menjelaskan, perusahaan sangat menghormati putusan MA terkait masalah ini. Tetapi, jika benar maka AHM akan mengambil langkah hukum berikutnya.

"Karena hingga saat ini kami belum menerima salinan putusan MA dan baru tahu dari media. Yang pasti kami menolak tuduhan KPPU telah melakukan kartel dengan mengatur harga dengan pesaing kami," ujar Muhib dalam siaran resmi yang diterima Kompas.com, Senin (29/4/2019) malam.

Muhib melanjutkan, selama ini Honda selalu bersaing di pasr secara adil, sehingga sangat mustahil terjadi pemufakatan untuk mengatur harga jual pada jenis skuter 110-125 cc.

Baca juga: MA Tolak Kasasi Honda-Yamaha soal Kartel

"Fakta di pasar, kami bersaing ketat dengan terus mengeluarkan beragam model dan varian produk baru untuk memenuhui keinginan konsumen," ucap Muhib.

Selain itu, kata Muhib dalam menjalankan bisnis di industri otomotif ini AHM selalu mematuhi perundangan yang berlaku dengan tidak merugikan konsumen.

Sebelumnya diberitakan bahwa MA menolak kasasi yang diajukan oleh kedua merek itu. Beberapa tahun lalu juga Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menolak banding yang dilakukan YIMM dan AHM.

Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No 5 Tahun 1999, pelaku kartel dapat dikenai sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 25 miliar.

Kedua merek motor asal Jepang itu wajib membayar denda Rp 25 miliar (YIMM) dan Rp 22,2 miliar (AHM). Jumlah denda yang harus dibayarkan AHM lebih sedikit karena saat pengadilan, dinilai KPPU lebih koperatif ketimbang YIMM.