Nada Sumbang Nyanyian Kartel Yamaha-Honda

Kompas.com - 24/12/2016, 17:05 WIB
Honda Vario 125 eSP Vs Yamaha Aerox 125LC. istimewaHonda Vario 125 eSP Vs Yamaha Aerox 125LC.
|
EditorAzwar Ferdian

Jakarta, KompasOtomotif – Walau di ranah otomotif KPPU  pernah membuktikan adanya kartel enam perusahaan ban di Indonesia, tidak semua kasus bisa diselesaikan mulus. Perkara dugaan kartel yang kini dihadapi Yamaha dan Honda di Indonesia belum juga menunjukan bukti kuat.

Menurut mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sutrisno Iwantono, kartel di Indonesia sulit dibuktikan. Pria yang menjabat Ketua pada 2002 – 2003 dan 2004 – 2005 itu menjelaskan keputusan KPPU membawa terduga ke persidangan seharusnya mempertimbangkan dampak lain yaitu bisa memengaruhi reputasi pelaku usaha.

Sama seperti koruptor, walau belum terbukti bersalah oleh hakim, pihak yang menjalani persidangan bisa terasumsi masyarakat benar sebagai koruptor.

“Dari pengalaman di negara lain, pembuktian kartel itu sangat sulit. Saya lima tahun lebih di KPPU tidak pernah menangani kartel karena kami anggap memang kita tidak cukup canggih untuk itu. Kalau tidak, itu hanya akan menimbulkan gangguan iklim investasi,” kata Sutrisno, dalam Diskusi Pasang Surut Industri Otomotif di Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Kasus kartel selama ini banyak yang bersumber dari inisiatif KPPU, termasuk perkara Yamaha dan Honda. Itu artinya KPPU merupakan pelapor. “Dulu kita sangat teguh, harus bermutu. Masa kami yang menjadi pelapor ujung-ujungnya dibebaskan. Berarti nanti laporan kami hanya untuk mengganggu iklim,” ujar Sutrisno.

Dampak nama perusahaan menjadi tertuduh kartel sangat luar biasa, sampai memengaruhi investor. “Perusahaan besar, apalagi sudah go public, begitu dituduh kartel di pasar modal pasti drop. Sahamnya pasti turun, yang rugi kan investor,” kata Sutrisno.

Tanggapan juga datang dari mantan Komisioner KPPU pada 2000 – 2006 Faisal Basri. Dia menjelaskan ada indikasi KPPU salah diagnosa soal perkara Yamaha dan Honda.

“Jadi, kita berharap KPPU meningkatkan persaingan usaha sehat bukan menjadi ajang untuk sedemikian mudah menyalahkan pihak. Mengingat, mungkin semua kasus kartel itu inisiatif KPPU. Kalau inisiatif harus lebih bertanggung jawab,” papar Faisal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.