Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Nekat Langgar ERP di Jakarta, Mesti Bayar 10 Kali Tarif Normal
Kompas.com - 10/01/2023, 07:22 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota
Kembali ke artikel...
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna
dan diatur dalam UU ITE
5 Komentar
jika aturan yg meresahkan warga jakarta dari gub sebelumnya akan diterapkan supaya cuci tangannya lebih bersih. tapi kalau aturan yg menyejukkan warga, maka akan dirubah. itu menurut pendapat ku.
duit mulu yg ada di otaknya pemda dki, ujung2nya dibuat bancakan pejabatnya
sampe kapan begini? 2035 penduduk makin banyak. solusi satu2nya ya jalan dilebarin. dari jaman dl sampe sekarang lebar jalan kalah sama luas kamar gw anjir. kasih pajak 500% buat mereka yg punya tanah dipinggir jalan. mereka menikmati, mereka dipajak besar. mau sampe kapan main erp begini? stupid
pemikiran otak onta mau diikutin ! , membalas komentar muvid 72 : kebijakan ngawur si anis baswedan. dan kebodohan pemerintah berbayar hanya tol jln umum masa berbayar otak di dengkul. macet itu resiko negara berkembang.
kebijakan ngawur si anis baswedan. dan kebodohan pemerintah berbayar hanya tol jln umum masa berbayar otak di dengkul. macet itu resiko negara berkembang.
Laporkan komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Batal edit?
Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan
Hapus Komentar
Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan
Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Terpopuler
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Now Trending
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
