Pembangunan Pabrik BYD di Indonesia Hanya 1 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Produsen kendaraan listrik asal China, BYD, memastikan bahwa pembangunan pabrik mobil di Indonesia akan selesai pada akhir tahun ini dan mulai beroperasi pada 2026 mendatang.

Artinya, pabrik BYD hanya membutuhkan waktu pembangunan sekitar 1 tahun saja.

Melihat masa pembangunannya, pendirian pabrik BYD terbilang singkat.

Pabrik mobil Hyundai, misalnya, melakukan peletakan batu pertama sejak 2019, kemudian rampung pada 2022, dan efektif berproduksi pada tahun 2023.

Saat ditanya mengenai cepatnya proses tersebut, Head of Marketing, PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan bahwa kemajuan pembangunan pabrik sudah sesuai jadwal.

“Beberapa kali kami sampaikan bahwa itu semua on track sesuai komitmen kami kepada pemerintah,” ujar Luther di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Luther tidak menjawab secara pasti apakah pabrik BYD telah melakukan groundbreaking atau belum.

Ia hanya menjawab bahwa aktivitas ekspansi di Indonesia sudah dilaporkan kepada pemerintah.

“Kami baru mendapatkan kunjungan akhir tahun lalu dari BKPM untuk melihat progres, dan sampai saat ini mereka sudah cukup puas terhadap progres-nya. Artinya, paling tidak sesuai dengan komitmen kami,” ucap Luther.

Sebelumnya, BYD mengaku tengah mencari para pemasok lokal sebagai upaya memuluskan aktivitas perakitan.

Kabarnya, fasilitas manufaktur BYD memiliki kapasitas produksi 150.000 unit mobil listrik per tahun dan berlokasi di Subang Smartpolitan, Jawa Barat.

"Kita mengumpulkan dulu produsen-produsen lokal. Itu sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan industri berbasis lokal," kata Luther, Senin (20/1/2025).

Selain itu, BYD juga mempertimbangkan pengembangan baterai di Indonesia untuk memenuhi regulasi TKDN yang akan meningkat menjadi 60 persen setelah 2026.

"BYD ini salah satu produsen baterai di dunia. Saat ini kita menyuplai keperluan kami sendiri secara aktif, secara dominan. Baterai itu jadi suatu pengembangan yang penting juga dalam tahun ke depan. Apalagi regulasi pemerintah menuntut TKDN yang lebih naik lagi, di atas 40 persen," ujarnya.