Menko Airlangga Pastikan Program B40 Diterapkan 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program pencampuran bahan bakar solar dengan bahan bakar nabati basis kelapa sawit 40 persen atau biasa dikenal Biodiesel 40 persen (B40) berlaku awal 2025.

Langkah tersebut sebagai upaya Indonesia untuk menekan emisi dari kendaraan bermotor, menuju netralitas karbon (net zero emission/NZE) selain melalui kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

"Indonesia merencanakan berbagai mitigasi (menuju NZE), Alhamdulillah RON 88 sudah tidak ada. Selanjutnya kita mendorong program berbasis baterai listrik dan Indonesia juga negara mandatori diesel, dari B30 ke B40 pada 2025," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Airlangga menyampaikan, pemanfaatan biodiesel sampai dengan tahun 2023 ini telah mencapai 54,52 juta kilo liter (KL) dalam negeri. Angka itu sekaligus menurunkan importasi solar sebesar Rp 404,32 triliun.

Sementara selama tahun 2018-2024, volume biodiesel yang telah tersalurkan mencapai 63,04 juta KL.

"Program biodiesel membantu memenuhi komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi GRK sebesar 358 juta ton CO2 dari sektor energi atau sebesar 12,5 persen dari skenario business as Usual (BAU) pada tahun 2030," kata dia.

"Capaian ini mendukung Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat," lanjut Airlangga.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan diri sesuai peta jalan.

“Untuk B40 Insya Allah bisa kita mandatorikan pada 1 Januari 2025, tinggal empat bulan lagi seluruh badan usaha bahan bakar nabati (BBN) sedang persiapan," kata dia, Senin (9/9/2024).

"Kita identifikasi kemampuan teknis dan penyediaan infrastruktur, feedstock untuk B40. Insya Allah bisa dimandatorikan Januari 2025," lanjut Eniya.

Kendati demikian, ia mengaku bahwa untuk merealisasikan B40 masih terdapat halangan, salah satunya pasokan bahan baku atau feedstock yang terbatas hingga perusahaan BBN yang tak beroperasi lagi.

Dari 34 badan usaha BBN yang tercatat pemerintah, Eniya menuturkan hanya 23 perusahaan yang aktif, sedangkan sisanya sudah tidak beroperasi atau belum beroperasi kembali karena kekurangan feedstock.