Eropa Naikkan Tarif Impor Tesla Produksi China, Pemerintah China Ngamuk

Keputusan terkait merupakan kelanjutan aturan yang sebelumnya telah ditetapkan sementara mulai Juni 2024 lalu, yaitu sekitar 17 persen hingga 37,6 persen di atas bea masuk saat ini sebesar 10 persen.

Dalam pernyataan terbaru Komisi Eropa, disebutkan pengenaan bea ini berlaku selama lima tahun, kecuali Tesla produksi China yang hanya dikenakan tarif impor tambahan sebesar 9 persen.

Tarif yang diterapkan ke produsen mobil listrik Amerika Serikat itu jauh lebih rendah setelah eksekutif UE menyimpulkan Tesla hanya mendapat sedikit keuntungan subsidi China daripada produsen lokal lain.

Hal ini sontak membuat marah Pemerintah China dan menentang keras atas kebijakan terkait. Mereka lantas mendesak agar Brussels dapat berkerja sama dengan Beijing secara rasional dan pragmatis.

"China dengan tegas menentang dan sangat khawatir tentang hal ini," kata Kementerian Perdagangan China dikutip dari Reuters, Rabu (21/8/2024).

"Kami berharap pihak Eropa akan bekerja sama dengan pihak China secara rasional dan pragmatis, seraya mengambil tindakan praktis untuk menghindari eskalasi ketegangan," lanjut dia.

Kelompok yang mewakili perusahaan China di Eropa, Kamar Dagang Tiongkok untuk UE (CCCEU), juga meneriakkan rencana Komisi Eropa tersebut tidak adil. Sikap UE, tegasnya, justru akan memperburuk ketegangan perdagangan.

"Penggunaan alat perdagangan yang tidak adil oleh UE untuk menghalangi perdagangan bebas kendaraan listrik, bersama dengan pendekatan proteksionis ini, pada akhirnya akan melemahkan ketahanan industri kendaraan listrik Eropa," jelasnya lagi.

Sebelumnya, kebijakan penambahan tarif atau bea impor mobil listrik dari China diterapkan oleh UE setelah melihat adanya perang harga yang mengakibatkan industri lokal terkontraksi.

Alhasil, dalam aturan sementara Juni 2024, mobil listrik China BYD mendapat kenaikan tarif 17 persen sementara Geely 19,3 persen. Tarif tertinggi dikenakan untuk SAIC yaitu 37,6 persen.

Beijing sendiri sudah melayangkan banding terhadap tindakan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun belum ada putusan resmi yang diterbitkan.