JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini dikatakan sedang menyiapkan insentif pembelian mobil listrik berteknologi hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV) di dalam negeri.
Hal terkait sebagai upaya mempercepat proses transisi penggunaan kendaraan ramah lingkungan sebagai alat transportasi, menuju era netralitas karbon pada 2060 mendatang.
Namun, langkah itu, menurut calon presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo, belum diperlukan. Sebab masih banyak aspek yang lebih membutuhkan bantuan pemerintah.
"Tidak. Belum perlu (insentif mobil hybrid)," kata dia di sela-sela kunjungan ke IIMS 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Pernyataan tersebut serupa dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat ditemui dalam gelaran yang sama beberapa waktu sebelumnya.
Alasan Moeldoko, karena mobil hybrid masih menghasilkan emisi gas buang. Tak seperti mobil listrik berbasis baterai alias battery electric vehicle (BEV), yang benar-benar nol emisi saat dioperasikan.
"Menurut saya (insentif mobil hybrid) tidak penting-penting amat. Toh masih pakai bensin," ucap dia.
"Tambah lagi, apakah itu menjadi beban bagi masyarakat saya tidak ngerti, konsumen yang menentukan. Tetapi dari sisi insentif, saya rasa tidak akan diberikan seperti BEV," lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif khusus mobil hybrid di Indonesia.
Keputusan tersebut menyusul potensi penjualan kendaraan hybrid yang lebih bagus daripada mobil listrik murni.
"Sehingga hybrid jadi solusi intermediate, solusi menengah. Jadi nanti akan dikaji," kata dia.
https://otomotif.kompas.com/read/2024/02/23/130100515/ganjar-bilang-insentif-untuk-mobil-hybrid-belum-diperlukan