Prediksi Wilayah dengan Mobilitas Tertinggi Saat Libur Nataru

JAKARTA, KOMPSA.com - Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi, mobilitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 akan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Proyeksi tersebut berdasarkan hasil survei dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang dilakukan secara daring terkait potensi pergerakan masyarakat.

Dalam studi itu, jumlah mobilitas akan mencapai 107,63 juta orang atau 39,8 persen dari total populasi nasional. Sementara tahun lalu, pergerakan masyarakat selama Nataru hanya 44,17 juta orang.

"Jadi meningkatnya sangat signifikan, di atas seratus persen (143,65 persen)," ucap Budi dalam siaran pers, Senin (20/11/2023).

Dalam data yang sama, sedikitnya ada lima daerah asal pergerakkan paling besar, yaitu Jawa Timur 17,54 juta orang (16,3 persen), Jabodetabek 14,81 juta orang (13,76 persen), Jawa Tengah (13,21 persen), Jawa Barat (10,3 persen), dan Sumatera Utara (6,93 persen).

Sementara daerah tujuan perjalanan terbesar yaitu Jawa Timur sebanyak 16,34 juta orang (15,18 persen), Jawa Tengah dengan 14,86 juta orang (13,8 persen), dan Jawa Barat 11,62 persen atau 12,51 juta orang.

Untuk mobilitas ke Jabodetabek diproyeksi akan mencapai 9,89 juta orang atau 9 persen, serta DI Yogyakarta sebanyak 9,60 juta orang (8,92 persen).

Alasan masyarakat bepergian di masa libur akhir tahun tertinggi ialah berwisata (45,29 persen), pulang kampung (30,15 persen), dan merayakan Nataru di kampung halaman (18,98 persen).

Adapun untuk pilihan moda transportasi yang paling banyak digunakan nantinya ialah mobil pribadi sebanyak 39,97 juta orang (35,57 persen), sepeda motor (17,92 persen), dan sisanya transportasi umum.

Transportasi umum ini, mencakup kereta api (13,16 persen), pesawat (11,9 persen), bus (10,94 persen), kapal penyebrangan (6 persen), dan kapal laut (3,4 persen).

"Dengan melihat banyaknya pergerakkan ke lokasi wisata dan penggunaan mobil dan motor pribadi, maka perlu disiapkan langkah pengaturan lalu lintas di titik-titik krusial," kata Budi.

“Kami akan berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah, Kepolisian, pengelola jalan tol, BMKG, Badan SAR Nasional, dan unsur terkait lainnya,” lanjut dia.