Aismoli Usul Masyarakat Penerima Subsidi Motor Listrik Diperluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mengusulkan sasaran atau penerima subsidi pemerintah untuk pembelian motor listrik berbasis baterai diperluas guna mengakselerasi penyerapan dari masyarakat.

Pasalnya, dikatakan Sekertaris Jenderal Aismoli Hanggoro Ananta Khrisna, saat ini masyarakat kesulitan dalam memanfaatkan program subsidi tersebut karena kategori penerima begitu sempit.

“Semenjak Permenperin pada 20 Maret kemarin, peningkatan adopsi kendaraan listrik dengan skema bantuan memang kami rasa juga belum cukup (lambat),” kata dia Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Oleh karena itu, supaya bantuan pemerintah ini optimal dibutuhkan perluasan atas kategori penerima subsidi. Apalagi, harga motor listrik yang dipasarkan di Tanah Air masih relatif mahal.

“Kami akan terus mendukung terkait kebijakan yang digulirkan. Tapi pada intinya, kami dari Aismoli dan anggota akan siap mendukung percepatan atas kendaraan listrik berbasis baterai ini,” ujar Hanggoro.

Untuk informasi, bantuan pemerintah atau subsidi untuk motor listrik telah resmi ditetapkan berupa potongan harga sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik yang memiliki TKDN minimal 40 persen (Permenperin No 38/2023).

Subsidi motor listrik ditujukan bagi masyarakat yang termasuk sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Namun tercatat dalam halaman Sisapira (Sistem Informasi Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua), per 21 Juni 2023 baru 804 unit yang diserap pasar dari total kuota tahun ini 200.000 unit. Artinya, masih ada 199.196 sisa kuota motor listrik.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun akui kondisi tersebut. Sehingga pihaknya bersama Kementerian terkait akan lakukan evaluasi.

"Jam 1 ini kita rapat lagi dengan Pak Menko Marves. Pastinya menyikapi kenapa kok lamban (realisasi penerapan kendaraan listrik). Pasti ada saja evaluasi dengan kebijakan baru. Tapi jangan lagi dicap pemerintah tidak lagi berpihak kepada masyarakat miskin," paparnya.