Masalah Kepatuhan Jadi Tantangan Penerapan Transaksi Tol Nirsentuh

MLFF merupakan transformasi pembayaran jalan tol yang prosesnya tidak menggunakan palang pintu seperti saat ini.

Pengamat transportasi Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, implemetasi MLFF untuk pembayaran jalan tol merupakan suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan terkait dengan perkembangan teknologi di sektor transportasi.

“Dari kajian yang ada, pemakaian palang pintu tol dapat menciptakan penundaan perjalanan 3-7 detik dan secara akomulatif dapat menimbulkan kerugian mencapai Rp 4 triliun dalam setahun,” kata Darmaningtyas, pada diskusi publik yang diadakan Instran di Jakarta Selatan, Senin (22/3/2023).

Kerugian tersebut disebabkan pemborosan BBM dan waktu yang terbuang saat terjadi masuk ke tol. Dengan sistem MLFF, diharapkan durasi penundaan saat kendaraan masuk gerbang tol akan hilang.

Mengenai tantangan teknologi yang akan dipakai di MLFF, menurut Dharmaningtyas, sebetulnya jauh lebih mudah karena banyak ahli IT di Indonesia saat ini.

Namun yang menjadi tantangan besar adalah masalah penegakan hukumnya bagi yang melanggar. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan pengendara terhadap hukum saat ini masih minim. 

“Ada dua masalah yang perlu dicermati. Pertama sampai sekarang masih ditemukan adanya kendaraan yang menggunakan nomer polisi palsu alias bodong sehingga sulit melacak bila melakukan pelanggaran tidak membayar tol. Kedua, masih banyak kepemilikan kendaraan tidak sesuai dengan pemakainya,” ujar Dharmaningtyas.

Pada sisi lain, penerapan sistem pembayaran tol MLFF telah dilakukan di negara-negara maju. Jadi bukan sesuatu yang baru sama sekali.

Justru menurutnya, Indonesia akan disebut ketinggalan bila masih tetap memakai sistem yang sekarang, yaitu menggunakan kartu.

Maka dari itu, Darmaningtyas mengatakan, penggunaan intelligent transportation system (ITS) untuk pembayaran tol bukanlah tantangan.

“Persoalan akan memakai on board unit (OBU) sepenuhnya atau kombinasi antara OBU dan aplikasi di HP, itu adalah soal pilihan jenis teknologi disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Paling penting adalah transformasi teknologi pembayaran tol tidak mungkin ditarik mundur ke belakang,” kata Darmaningtyas.