BERITA FOTO: Gimik Subsidi Motor Listrik untuk Tarik Pengunjung IIMS 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam motor listrik dipamerkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Bahkan, ada juga yang memberi gimik dengan menyebutkan memberikan subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta.

Gimik tersebut diberikan oleh Smartby, yang merupakan diler motor listrik dari berbagai merek. Jadi, sebenarnya sama saja dengan potongan harga atau diskon. Pasalnya, regulasi insentif motor listrik belum resmi dikeluarkan pemerintah.

Tapi, memang isu ini tengah hangat dibicarakan di kalangan pemegang kepentingan. Mulai pemerintah, pabrikan otomotif, sampai level konsumen.

Indra Novint Noviansyah, CEO Smartby, mengatakan, subsidi diberikan dari masing-masing pabrikan motor listrik. Jadi, misalkan dari harga Rp 24 juta, menjadi Rp 17 juta.

"Sebab, memang ada penurunan insentif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, berupa bea masuknya gratis. Jadi, bea masuk impor untuk kendaraan listrik sudah gratis. Jadi, mereka juga melakukan subsidi duluan," ujar Indra, kepada Kompas.com, saat ditemui di booth-nya, Senin (20/2/2023).

"Jika ada subsidi (Rp 7 juta) dari pemerintah, akan menjadi lebih menarik lagi. Sebab, kita ada motor termurah, harganya Rp 7,9 juta. Kalau ada subsidi Rp 7 juta, terbayang harganya bisa cuma Rp 900.000, orang-orang sudah bisa bawa pulang motor," kata Indra.

Indra menambahkan, pihaknya masih melihat bagaimana ke depannya. Sebab, Smartby juga melihat stok barang yang ada.

"Per hari ini saja, kita sudah lepas sekitar 300 unit. Jadi, kita lihat stok dulu. Harga baterai juga naik-turun, jadi kita tidak bisa pastikan. Sebab, ini dari ATPM yang memberikan fasilitasnya," ujarnya.

Indra mengatakan, dirinya sangat menyayangkan isu subsidi Rp 7 juta sudah bergulir, tapi sampai saat ini belum direalisasikan. Menurutnya, hal tersebut yang menyebabkan penjualan menjadi tersendat, semenjak ada isu penjualan menurun drastis.

"Kita sudah sampaikan, tapi tidak ada yang mendengar. Kemarin sempat ada Komisi VII yang tanya-tanya, tapi tidak ada follow up. Katanya mau mengajak RDP (Rapat Dengar Pendapat). Sebab, isu subsidi digulirkan, tapi tidak dilaksanakan. Akhirnya, semua menunda penjualan. Akhirnya, kita melakukan subsidi dengan mandiri," kata Indra.

"Sebab, orang-orang yang datang sudah ramai tiap minggunya. Beribu-ribu orang per minggu, bahkan sampai bawa surat keterangan miskin. Mereka sudah inisiatif sendiri, padahal kan belum jelas juknisnya," ujar Indra.

(Penulis Donny Dwisatryo Priyantoro | Editor Agung Kurniawan)