Polisi Prioritaskan Data Kendaraan Listrik untuk Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas.

Perintah itu termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Nantinya, akan ada 10 level pemerintahan yang menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun dalam poin instruksinya, Jokowi menyebutkan penggunaan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa dan atau konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Bicara soal konversi kendaraan listrik, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengaku, pihaknya sudah mengantisipasi kebijakan soal penggunaan kendaraan listrik terkait kesiapan pelat biru atau surat-surat kendaraan listrik seperti STNK dan BPKB.

Namun, pihaknya akan mendahulukan mobil dan motor-motor yang menjadi aset dari milik negara.

“Untuk kendaran lain karena ini awalnya kendaraan jenis biasa yang dikonversi pasti akan ada rangkaian. Karena itu akan didahulukan mobil dan motor-motor aset dari milik negara. Tapi ke depan itu menjadi hal yang kita sudah kita antisipasi,” kata dia.

Sementara itu, menyoal aturan dan spesifikasi konversi motor bensin ke listrik, pihak kepolisian akan menunggu dari pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Tugas kami hanya registrasi dan identifikasi. Jadi kalau dulu ada yang kita tulis bahan bakar bensin, sekarang kita menulisnya bahan bakar listrik,” kata dia.

Menurut Firman, untuk saat ini, biaya untuk mengkonversi motor bensin ke listrik masih cukup mahal. Hal ini tentu menjadi salah satu masalah dalam penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

“Nah, ini kan problemnya. Jadi kita masih tunggu, apakah tanda kutip biaya mengkonversi aturan dari kementerian lembaga masing-masing yang kendaraannya mau dikonversi, karena tadi saya bilang ini menyangkut masalah aset negara yang tadinya tulisannya bensin sekarang diubah menjadi baterai,” ucapnya.