Kemenhub Disebut Tidak Berhak Mengatur Tarif Ojek Online

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru-baru ini mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif baru untuk ojek online. Keputusan penundaan implementasi kali ini mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, mengatakan, Kemenhub tidak memiliki wewenang dalam menetapkan tarif ojek online.

Sebab, transportasi ojek tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artinya, Kemenhub tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan tarif.

Namun dalam hal ini, Kemenhub dapat membantu membuat aplikasi operasional ojek online. Selanjutnya, aplikasi tersebut diserahkan ke daerah untuk dijalankan masing-masing daerah.

“Ojek marak di Jakarta sejak diterapkan Jakarta bebas becak akhir 1980-an. Saat itu dan sampai sekarang tarif ojek itu berdasarkan kesepakatan antara pengojek dengan penumpang, Kemenhub tidak ikut campur soal tarif ojek,” ujar Djoko, kepada Kompas.com (31/8/2022).

“Tapi ketika ojek itu digerakkan oleh kapital dan masif, maka Kemenhub diminta mengurusnya, padahal moda yang dipakai sama, yakni roda dua,” kata dia.

Menurut Djoko, Pemerintah Daerah (Pemda) justru yang paling berhak mengatur tarif ojek online. Karena ojek sebetulnya masuk ke dalam transportasi kearifan lokal, sama seperti becak, andong, dokar, dan lain sebagainya.

“(Yang atur) cukup Pemda, diperkuat dengan Perda juga bisa. Kalau di Pemda, masih bisa mengatur jika mau diatur, jika tidak juga tidak apa-apa,” ucap Djoko.

“Kalau Kemenhub, harus ada dalam regulasi UU LLAJ, sementara ojek bukan angkutan umum. (Ubah status ojek online) itu kecil kemungkinannya, sudah pernah ditolak MK ketika diajukan judicial review beberapa tahun lalu. Kalau (ojek online) angkutan umum wajib KIR, pelat kuning, dan lain-lain,” ujar dia.