Kemenhub Sosialisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022, terkait Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat Marta Hardisarwono mengatakan, guna mengatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

"Pengujian kendaraan bermotor yang dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, BUMDES, dan swasta yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan swasta," kata Marta dalam keterangan resminya, Kamis (4/8/2022).

Dalam aturan tersebut, Marta menjelaskan, juga mengatur perizinan berusaha pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan ATPM dan swasta, akreditasi bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor, dan pengujian berkala untuk kendaraan bermotor listrik.

Sementara untuk proses akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang mengatur persyaratan, akreditasi, klasifikasi akreditasi dan tata caranya, ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

Untuk bukti lulus uji berkala, ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 yang mengatur Kartu Uji dan Tanda Uji yang dilengkapi Radio Frequency Indentification (RFID) dan penggunaan e-sertifikat.

Marta berharap dengan adanya sosialisasi dapat menghindari multitafsir dan aturan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal oleh para regulator dan seluruh stakeholders terkait.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Fatchuri menjelaskan, perlu adanya peningkatan pelayanan pada pengujian berkala kendaraan bermotor.

Hal tersebut dianggap perlu mengingat banyaknya kejadian atau kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini.

"Idealnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis digitalisasi serta mendapat dukungan sarana, prasarana, dan perbankan," ucap Fatchuri.

Lebih lanjut dia menjelaskan, penataan pelayanannya harus terdiri dari enam pilar, yaitu Pendaftaran Online, Sistem Pembayaran Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD), Sistem Integrasi Alat Uji, Bukti Lulus Uji Elektronik berbasis Smart Card RFID, Informasi Hasil Uji melalui Aplikasi, serta Sarana dan Prasarana Pendukung seperti Loket Berbasis Sistem Drive Thru.