Alasan Polri Ikuti Rencana Urus SIM dan STNK Wajib Punya BPJS Kesehatan

Dengan adanya Inpres tersebut, maka peserta yang akan membuat SIM dan STNK harus sudah terdaftar secara resmi di program BPJS Kesehatan.

Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Muhammad Taslim Chaeruddin, mengatakan, rencana agar pemohon SIM dan STNK harus terdaftar di BPJS Kesehatan sebetulnya sudah ada sejak 2015 tapi ditolak.

"Akan tetap saat itu jujur, kami dari pihak Korlantas menolak. Mengapa kami menolak, oleh karena BPJS sendiri waktu itu baru terbentuk sehingga SOP-nya belum begitu jelas," kata Taslim mengutip NTMC Channel, Selasa (19/4/2022).

Namun setelah keluar Inpres No 1 tahun 2022, kata Taslim, maka Polri mendukung. Di mana pemohon SIM dan STNK mesti melakukan pembayaran rutin atas BPJS Kesehatan.

"Akan tetapi mengevaluasi di 2019 lalu di mana kita sama-sama tahu, ketika bangsa ini dilanda oleh Covid-19, keuangan negara cukup tersedot untuk mengatasi persoalan ini," kata Taslim.

"Kemudian yang kita tahu juga bahwa teman-teman BPJS mengalami defisit yang cukup besar. Ini yang pertama yang jadi pertimbangan," kata Taslim.

"Yang kedua adalah, berdasarkan hasil evaluasi yang saya tahu secara pribadi juga bahwa kinerja teman-teman BPJS sudah cukup maksimal dan perlu diapresiasi, sehingga saya katakan dengan terbitnya Inpres No 1 Tahun 2022 kita harus mendukung," katanya.