Travel Gelap Mulai Ramai, Masyarakat Diminta Mudik Gunakan Bus Resmi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak ritual mudik Lebaran mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan persiapan.

Selain memprediksi puncak arus mudik pada 28 April 2022 mendatang, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) juga memetakan daerah rawan macet, baik saat arus mudik atau balik.

Tak kalah penting, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, juga meminta dan mengimbau masyarakat yang akan melakukan mudik menggunakan transportasi umum untuk menggunakan angkutan resmi.

Hal tersebut karena mulai maraknya peredaran travel gelap atau penyelenggar mudik yang menawarkan jasa via online dengan iming-iming harga lebih murah dan lain sebagainya.

"Kami meminta masyarakat untuk menggunakan penyelenggara angkutan resmi. Saat ini mulai banyak penawaran mudik Lebaran 2022 oleh penyelenggara melalui media daring maupun travel gelap yang tidak dapat memberikan kepastian keselamatan bagi penumpang," kata Budi dalam keterangan resminya, Senin (28/3/2022).

Lebih lanjut Budi mengatakan, masyarakat bisa memilih angkutan bus resmi yang sudah terdaftar di Kemenhub.

Untuk saat ini melalui data yang dihimpun Ditjen Hubdat tercatat sebanyak 57.693 unit bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Pariwisata di seluruh Indonesia sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat.

Pada musim mudik Lebaran 2022, Budi dan jajaranya juga menargetkan sebanyak 5.000 unit bus akan dilakukan rampcheck yang digelar di Terminal Tipe A dan pool bus pariwisata.

"Secara kenyamanan sudah pasti berbeda antara bus yang resmi dan yang tidak terdaftar atau travel gelap. Dari pengalaman tahun lalu banyak penyelenggara yang tidak bertanggung jawab misalnya kondisi bus tidak prima, cukup berbahaya jika dipakai perjalanan jauh," ujar Budi.

"Tak hanya itu, jika terjadi kecelakaan tidak ter-cover oleh asuransi Jasa Raharja. Seringkali bus tidak resmi juga harganya lebih mahal dari yang resmi, kendaraan tidak diuji Kir, serta kompetensi pengemudi tidak terjamin," lanjutnya.

Selama masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2022, Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, juga ikut berkomentar terkait bakal adanya fenomena travel gelap yang kembali marak jelang musim mudik Lebaran.

Menurut Djoko, sangat penting bagi pemerintah dan instansi terkait mulai melakukan pengawasan sedari dini. Apalagi saat ini pula pemasaran yang dilakukan kebanyakan dari media sosial.

"Tetap ada (travel gelap), karena itu harus dikecilkan peluangnya dengan pengawasan ketat, baik di lapangan atau juga dari sosial media lainnya," ucap Djoko saat dihubungi Kompas.com.

"Namun di lapangan juga harus konsisten, pengawasan dan penindakan ditujukan ke angkutan dan penyelenggara yang tidak jelas. Jangan sebaliknya penyelenggara dan PO resmi dipersulit dengan alasan pengawasan namun yang abal-abal karena angkutan pelat hitam malah lolos pengawasan," lanjutnya.