Pergantian Kendaraan Dinas Listrik di Jakarta Dilakukan Bertahap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bahwa penggunaan kendaraan dinas listrik untuk mendukung pengurangan emisi di wilayah Ibu Kota akan dilakukan bertahap.

Hanya saja sampai saat ini, belum diungkapkan peta jalannya atau mulai implementasinya. Sebab dalam waktu dekat pemerintah ingin fokus pada transportasi umum berbasis listrik lebih dahulu.

Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara peluncuran bus listrik Transjakarta, Selasa (8/3/2022) kemarin.

"Di Jakarta saat ini sedang ada proses penggantian kendaraan menjadi kendaraan bertenaga listrik. Prosesnya secara bertahap, kendaraan dinas bisa juga menggunakan kendaraan listrik," kata dia disitat dari Antara.

Lebih lanjut Anies menyebutkan bahwa pemerintah kini masih memberikan prioritas terhadap peluncuran bus listrik sebagai alat transportasi massal, ketimbang kendaraan dinas elektrik.

Karena, dengan menghadirkan transportasi umum berbasisis listrik, DKI Jakarta bisa mengurangi emisi karbon dan kemacetan lebih signifikan.

"Itu sebabnya kami memilih meluncurkan kendaraan umum berbasis listrik (lebih dulu) bukan kendaraan dinas berbasis listrik. Sebab bila kendaraan dinas, jumlah mobilnya masih tetap sama di jalan," ujar dia.

Terlepas dari itu, Anies mengatakan bahwa komitmen pemerintah adalah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Visi ini pun sejalan dengan rencana pemerintah pusat dalam mempercepat transisi menuju net zero emission.

"Kita berharap, dengan adanya bus listrik ini, masyarakat menjadi sadar pentingnya ramah lingkungan, dan upaya mengurangi emisi gas karbon di kota tercinta ini," katanya.

Adapun elektrifikasi bus Transjakarta adalah bentuk implementasi dari rekomendasi laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB pada 2022 dan mempercepat transisi menuju nol emisi karbon.