Salin Artikel

Berantas ODOL, Menhub Minta Perusahaan Logistik Terapkan SMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai salah satu upaya memberantas peredaran truk Over Dimension Over Loading alias ODOL, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Barang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, langkah tersebut juga menjadi upaya menyelesaikan masalah aspek keselamatan dari angkutan barang kendaraan ODOL.

"Saat ini kami sedang mendorong penerapan SMK Perusahaan Angkutan Barang, di mana tiap perusahaan angkutan wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan," ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021).

Menurut Budi, angkutan barang dalam sistem logistik, hingga saat ini masih mendominasi jalur darat. Porsinya juga cukup besar dibanding total moda tranportasi lain, yakni mencapai 90 persen.

Lantaran hal itu, maka dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar, juga tertib.

"Sejumlah kebijakan juga sudah dilakukan, mulai dari penegakan hukum berupa transfer muatan, tilang elektronik, normalisasi kendaraan, dan penindakan penyidikan dalam rangka mencapai target program Zero ODOL di 2021," kata Budi.

Melalui Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub juga telah menargetkan terwujudnya pemberantas ODOL pada 2023 dengan beberapa tujuan.

Mulai dari menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, mempertahankan umur jalan dan menghindari kerusakan dini, serta menciptakan biaya operasional yang lebih rendah.

Guna mengejar target, telah dilakukan pengembangan sejumlah kebijakan dan program, seperti aplikasi E-manifest yang dapat mengetahi pola pergerakan angkutan barang berbasis aplikasi, E-logbook untuk mengetahui unjuk kerja pengemudi (waktu kerja, istirahat, dan penggantian pengemudi).

Selain itu, ada juga penerapan Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui perilaku pengemudi, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kemenhub juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa standar pencapaian kinerja angkutan barang (kompetensi pengemudi, kelengkapan fasilitas kendaraan, tarif angkutan barang, pembatasan umur kendaraan, dan lain sebagainya), dan program pelatihan bagi awak kendaraan barang khusus (angkutan barang berbahaya).

https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/24/074200115/berantas-odol-menhub-minta-perusahaan-logistik-terapkan-smk

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.