Pajak Nol Persen Ditolak, Mitsubishi Dukung Keputusan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dinanti, akhirnya relaksasi pajak nol persen untuk mobil baru menemui titik terang. Secara tegas, Mentri Keuangan Sri Mulyani resmi menolak usulan stimulus tersebut dengan beragam pertimbangan.

Artinya, upaya untuk merangsang pasar otomotif kembali bergairah jelang akhir tahun kandas, namun setidaknya pernyataan tersebut menjadi sebuah kepastian, baik untuk masyarakat yang sudah menunda pembelian begitu juga untuk agen pemegang merek (APM).

Hal teresebut juga disampaikan oleh President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura, yang mengatakan bakal mendukung apa yang sudah diputuskan pemerintah.

"Tentu kami mendukung upaya pemerintah, kami berupaya membantu pemerintah dalam masa sulit di pendemi ini. Kami yakin keputusan yang diambil pemerintah dilakukan untuk mendukung perekonomian," ucap Nakamura dalam sesi tanya jawab usai seremoni peluncuran edisi terbatas dari Xpander, Selasa (20/10/2020).

Seperti diketahui, pemangkasan pajak untuk pembelian mobil baru dianggap menjadi salah satu cara untuk mendongkrak penjualan yang turun drastis akibat Covid-19.

Dengan harga mobil yang mendadak bisa jauh lebih berkat stimulus, otomatis akan menimbulkan minat beli masyarakat. Dengan demikian, industri otomotif pun akan kembali bergairah.

Meski akhirnya usulan relaksasi pajak hanya menjadi wacana, namun Nakamura optimis bila pemerintah tidak akan tinggal diam apalagi berdiam diri terhadap kondisi yang dialami industri otomotif saat ini.

"Meski relaksasi pajak tidak dikeluarkan, kami percaya pemerintah akan mengambil langkah lain untuk membantu industri otomotif yang memang terdampak pandemi," ucap Nakamura.

Secara terpisah, sebelumnya Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto, juga sudah memberikan pernyataan mengenai batalnya relaksasi pajak nol persen.

Walau menerima apa yang telah ditetap pemerintah, namun Jongkie memastikan bila dampak dari batalnya relaksasi memiliki konsekuensi perlambatan di sektor otomotif.

"Tetapi kalau usulan tersebut dikarenakan pertimbangan-pertimbangan Pemerintah di tolak, ya tidak apa-apa. Cuma peningkatan angka-angka penjualan kendaraan bermotor juga akan bergerak agak lambat naiknya," kata Jongkie, kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2020).