Respons Daihatsu Soal Penolakan Relaksasi Pajak Nol Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menolak wacana relaksasi pajak nol persen untuk mobil baru yang sebelumnya diusulkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwan.

Menanggapi hal ini, Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International–Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), mengatakan, Daihatsu pada dasarnya mendukung apa pun yang sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Keputusan tersebut tentunya kami kira telah mempertimbangkan baik-baik dari segala sisi. Jika memang benar saat ini sudah diputuskan, maka berarti telah adanya kepastian," ucap Hendrayadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut Hendrayadi menjelaskan, adanya keputusan tersebut juga menjadi sebuah kepastian bagi calon konsumen yang memang sebelumnya sempat melakukan penundaan.

Harapannya, dengan adanya kabar tersebut membuat konsumen yang saat ini benar-benar membutuhkan kendaraan baru, dan telah memiliki kesiapan dalam hal dana, bisa kembali melakukan pembelian.

Sebelum adanya putusan mengenai kepastian relaksasi pajak, Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra mengatakan bila bila dirinya percaya apapu yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah sudah menjadi yang terbaik. Karena satu keputusan akan berimpak pada sektor lain.

"Saya yakin pemerintah tidak akan ambil keputusan tanpa mengevaluasi secara keseluruhan. Kami sebagai pemain percaya bahwa keputusan yang diambil sudah dipikirkan masak-masak. Apalagi ibu menteri (Sri Mulyani) mendapatkan reputasi sebeagai Menteri Keuangan terbaik, jadi saya percaya keputusan yang baik untuk semua," kata Amel.

Seperti diketahui, kabar penolakan wacana stimulus untuk mendongkrak penjualan mobil di Indonesia akibat pandemi Covid-19 tersebut, disampaikan Sri Mulyani dalam gelaran konfernsi pers ABPN KiTa yang dihelat secara virtual pada Senin (19/10/2020).

"Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak baru nol persen seperti yang disampaikan industri maupun Kementerian Perindustrian (Kemenperin)," kata Sri Mulyani.