Menhub Dorong Transportasi Otonom untuk Ibu Kota Baru Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa kendaraan tanpa awak atau otonom (Autonomous Vehicle) merupakan wajah transportasi masa depan Indonesia.

Pasalnya, kendaraan tersebut memiliki sejumlah keunggulan yang mampu menjawab beberapa persoalan lalu lintas dan angkutan jalan di Tanah Air seperti emisi karbon serta kemacetan.

"Di samping itu, kami juga melihat bahwa pengembangan kendaraan otonom sangat erat kaitannya dengan konsep Ibu kota baru di Kalimantan Timur nanti," kata Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (6/9/2020).

Menurut Budi, permindahan Ibu kota negara tidak hanya sekadar memindahkan lokasi atau gedung kenegaraan saja. Tapi juga merubah berbagai aspek kehidupan menjadi lebih baik sesuai dengan konsep rancangannya, yakni smart, green, dan sustainable.

"Perubahan ini juga menyangkut sistem transportasi yang dibangun, perlu disesuaikan. Kendaraan otonom merupakan wajah baru transportasi Indonesia," ujarnya.

Adapun keunggulan kendaraan otonom, sebagaimana dilansirnya dari penelitian McKinsey Global Institute dan TU Delf research in electric and automated transport 2019 ialah mampu mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15 persen hingga menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya hingga 40 persen yang disebabkan kesalahan manusia.

"Sejak 2017, Indonesia sudah menerapkan konsep ini (kendaraan otonom) pada transportasi publik yang diwakilkan oleh Kalayang Sky Train di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Budi.

Kereta ini, katanya lagi, dapat digunakan oleh pengguna jasa bandara untuk melakukan perpindahan antar ketiga terminal. Seiring penggunaannya, transportasi tersebut mampu menjawab berbagai hal mengenai kendaraan umum.

"Atas dasar itu, saya percaya bahwa pengembangan kendaraan otonom merupakan wajah baru transportasi di Tanah Air. Tidaklah mengejutkan jika 5-10 tahun nanti, penjualan kendaraan otonom akan menyalip mobil konvensional," tuturnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Budi mengatakan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Kementerian Perhubungan dengan sejumlah pihak seperti Perguruan Tinggi, swasta, dan pihak terkait lainya.