IMI Dorong Pemerintah Legalkan Motor Custom

JAKARTA, KOMPAS.com- Ikatan Motor Indonesia (IMI) mendorong pemerintah untuk bisa melegalkan keberadaan motor custom.

Sebagai pertimbangannya, saat ini terdapat banyak kreator motor custom yang justru pangsa pasarnya ke luar negeri.

Kreativitas para modifikator kendaraan tersebut menjadi potensi yang sangat besar jika hasil kreasinya bisa mendapatkan legalitas dari pemerintah. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) IMI Jeffrey JP menjelaskan, bahwa penggiat custom di bidang otomotif ini tidak ubahnya sebuah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang juga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan MPR beberapa waktu lalu terkait dengan gagasan untuk melegalkan motor maupun mobil custom.

“Kami menginginkan agar motor custom bisa dilegalkan untuk digunakan di jalan raya, makanya perlu untuk menyampaikan satu gagasan ini,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/7/2020).

Jeffrey menambahkan, jumlah kreator di bidang otomotif di Indonesia ini cukup banyak. Akan tetapi pangsa pasarnya justru tidak hanya di dalam negeri melainkan banyak yang dipasarkan di luar negeri.

“UMKM otomotif ini mereka banyaknya menjual hasil kreasinya ke luar (negeri), sedangkan potensi income itu bisa diakomodasi di dalam negeri seperti UMKM kebanyakan,” ucapnya.

Maka dari itu, Jeffrey berharap, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap kreativitas dan keberadaan para kreator otomotif di Indonesia.

Sehingga, UMKM otomotif tersebut semakin bisa berkembang dan bisa memasarkan produknya di dalam negeri.

“Meminta dukungan semua bagian di pemerintah untuk melakukan legalitas produk UMKM tersebut. Supaya bisa dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri dan juga bisa diekspor,” katanya.

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Jeffrey mengakui masih membutuhkan tahapan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari kementerian hingga kepolisian

“Perlu dikoordinasikan lebih intens dengan berbagai pihak seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan juga dengan kepolisian,” ucap Jeffrey.