Ducati Masih Bisa Tahan Harga Meski Pajak Impor Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ducati Indonesia mencoba eksis lagi di pasar roda dua nasional. Meski kondisi ekonomi sedang tidak kondusif, dan pemerintah menaikan pajak impor kendaraan, tetapi agen pemegang merek (APM) Ducati di Tanah Air itu masih bisa menahan harga agar bisa kompetitif di pasar.

Menurut penjelasan Marketing Director Ducati Indonesia Faby Tsui, langkah ini merupakan strategi di tengah persaingan yang cukup ketat. Ducati juga ingin memberikan apresiasi kepada konsumen, dengan tidak menaikan harga jual.

“Itu yang kami lakukan, sampai kapanya kita bisa bertahan tergantung kondisi di pasar seperti apa,” kata Faby di Ducati Flagship Store di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (28/10/2018).

Faby menjelaskan, kebijakan pemerintah soal pembatasan impor ini bisa berdampak negatif pada penjualan, karena masyarakat mengalami penurunan daya beli. Meski begitu, dengan menahan harga dipercaya dapat menumbuhkan minat konsumen.

“Sekarang kuota impor saja sudah dibatasi hanya 20 unit per tahun untuk per modelnya. Kita tentu tidak cukup untuk jualan 20 unit saja per tahunnya. Kami harap keadaan itu kembali normal lagi,” ujar Faby.

Selain itu, guna mendorong daya beli Ducati juga menyiapkan berbagai program buat konsumen. Sebagai contoh, penawaran khusus pembelian motor, transaksi apparel dan merchandise terbaru, serta paket-paket istimewa untuk layanan purnajual.

Berdasarkan keterangan Kementerian Perindustrian, mobil dan motor completely built-up/CBU pajaknya dinaikan hingga 190 persen. Kategori untuk mobil bermesin di atas, yaitu 3.000cc, sedangkan motor yang menggunakan mesin di atas 500cc.

Kebijakan ini dilakukan demi meringankan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) negara, yang dinilai cukup tinggi dalam beberapa waktu ke belakang.