Perseteruan Nissan Vs Pemerintah India Memanas

New Delhi, KompasOtomotif – Salah satu raksasa otomotif Jepang, Nissan, mulai menempuh jalur arbitrase international atas perseteruannya dengan pemerintah India. Nissan menuntut janji insentif yang tak kunjung dibayar, mencapai sekitar 770 juta dolar AS atau Rp 10,4 triliun.

Mengutip Reuters, Sabtu (2/112/2017) dari somasi (legal notice) yang ditujukan kepada Perdana Menteri Narendra Modi, Nissan meminta pembayaran insentif, menyusul kesepakatan pada 2008 lalu untuk mendirikan manufaktur mobil di bagian selatan wilayah Tamil Nadu.

Berdasarkan notice yang diajukan, Nissan mengatakan kalau mereka sudah berulang-ulang kali meminta kepada pejabat negara terkait pembayaran yang dijadwalkan pada 2015 lalu. Bahkan Chairman Nissan Carlos Ghosn coba meminta bantuan kepada para pejabat India pada Maret 2016, dan lagi-lagi tanpa hasil.

Pejabat federal dari beberapa kementerian, meyakinkan Nissan kalau pembayaran itu akan dilakukan, dan tidak seharusnya kasus ini dibawa ke ranah hukum. Namun pada Agustus 2017, Nissan mengultimatum India untuk menyiapkan arbitrator. Pasalnya sidang arbitrase pertama akan dilakukan pada pertengahan Desember 2017.

Seorang pejabat senior Tamil Nadu mengatakan bahwa pemerintah berharap, bisa menyelesaikan perselisihan tersebut tanpa harus pergi ke arbitrase internasional.

"Tidak ada perbedaan sehubungan dengan jumlah yang harus dibayar, dan kami berusaha keras menyelesaikan masalah ini," kata pejabat tersebut kepada Reuters.

Kasus yang ditujukan kepada pemerintah India atas dugaan pelanggaran Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Jepang,  adalah yang terbaru dalam serangkaian proses arbitrase internasional oleh investor.

Perselisihan antara Nissan dan pemerintah Tamil Nadu menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan yang ada di India, dan bagaimana masalah lokal dapat merusak usaha pemerintah India untuk menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru.