Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mabua: Pajak di Indonesia Tertinggi Sedunia

Kompas.com - 11/02/2016, 18:33 WIB
Donny Apriliananda

Penulis

Jakarta, KompasOtomotif – PT Mabua Motor Indonesia (MMI) benar-benar dihantui oleh sistem perpajakan dan tarif importasi sepeda motor. Inilah faktor terbesar yang memaksa mereka harus menutup bisnis dan berhenti dari keagenan merek Harley-Davidson di Indonesia sejak 1997.

Dikatakan Djonnie Rahmat, Presiden Direktur Mabua di diler Mabua Pondok Pinang, Jakarta Selatan, (10/2/2016), Indonesia adalah negara dengan beban pajak tertinggi di dunia untuk urusan importasi sepeda motor. Kalau dibandingkan, besarannya tergolong super dan sulit disaingi.

Dirinya pun memberi contoh terdekat di Singapura yang pajak untuk menjual sepeda motor impor sebesar 17 persen. Di Amerika Serikat 7,5 persen, juga Korea Selatan. Jika besarannya realistis seperti itu, setelah dikurangi harga beli dari pabrik, perusahaan bisa bernafas dan daya beli tetap tinggi.

”Saat ini sepengetahuan saya, Indonesia tertinggi sedunia (pajak impor). Kami tidak bisa seperti (perwakilan Harley-Davidson) negara lain. Masa sudah ditimpa pajak tinggi, harga sudah naik 3 kali lipat, lalu kami ambil keuntungan tinggi juga? Nanti jadi tidak masuk akal,” kata Djonnie.

Djonnie pun mempersilakan masyarakat untuk melihat peraturan perundangan yang berlaku jika masih ada yang tidak percaya. ”Saya bicara seperti ini agar tidak menyesatkan. Takut nanti ada pihak-pihak yang mempertanyakan, silakan cek, kita itung sama-sama deh,” imbuh Djonnie.

Tidak Nunggak
Kendati pusing dengan pajak yang dibebankan oleh pemerintah terhadap importir sepeda motor ber-cc besar, Djonnie dengan tegas mengatakan bahwa Mabua tidak punya tunggakan. ”Zero. Kami tidak ada tunggakan pajak ke pemerintah, atau tunggakan pada prinsipal. Kami punya komitmen tinggi untuk menjalan bisnis secara profesional,” katanya

Dalam kesempatan itu, Djonnie juga titip pesan untuk wartawan, agar membantu mengimbau pemerintah untuk meninjau kembali sistem perpajakan yang diyakini lambat laun akan menimpa sektor bisnis otomotif lebih luas.

”Tolong bantu imbau pemerintah, agar  berkreasi lebih baik untuk memberikan peraturan,” sebut Djonnie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau