AISI Mempertanyakan Efektivitas ABS Bikin Angka Kecelakaan Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Teknologi anti-lock braking system (ABS) pada sepeda motor baik berkubikasi kecil mapun besar, memang sudah menjadi perangkat wajib di beberapa negara maju. Kegunaannya diklaim mampu meningkatkan keselamatan dalam berkedaran agar roda tak mengunci ketika melakukan pengereman.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, berniat melakukan kajian lebih detail mengenai penggunaan ABS pada motor berkubikasi kecil, pada acara Bosch, di Jakarta, belum lam ini. Wacana lama ini kembali timbul usai adanya dorongan mengenai perkembangan teknologi ABS yang disertai tingginya angka fatalitas pemotor di jalan raya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Bidang Komersial Asosisasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) Sigit Kumala, menjelaskan, kewajiban semua motor menggunakan ABS bukan merupakan hal yang tepat.

Baca juga: Wajib ABS Bagi Sepeda Motor Kecil, Bosch Pasrah ke Pemerintah

"Saya tanya balik, memangnya kalau dengan ABS (angka) kecelakaan bisa turun, tidak juga kan. Harusnya yang perlu dibenahi itu bagaimana soal safety riding-nya, edukasi berkendara dan bagaimana mentaati rambu lalu lintas dengan baik," ucap Sigit saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

Menurut Sigit, ABS memang perangkat yang cukup baik untuk diterapkan sebagai tambahan fitur keselamatan. Namun demikian, bukan berarti langsung diterapkan melalui regulasi yang sifatnya langsung mewajibkan.

Febri Ardani/KompasOtomotif Honda CB150R ExMotion. Sudah dilengkapi dengan Anti-lock Braking System (ABS)

Baca juga: Pakai ABS, Jangan Sembarang Modifikasi Kaki-kaki

Lebih lanjut Sigit menjelaskan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan lebih dulu. Pertama dari sisi kegunaan ABS itu sendiri, seberapa urgensinya untuk diterapkan pada motor cc kecil dengan kondisi jalan di Jakarta, lalu faktor penting lainnya juga mengenai harga motor yang akan melambung tinggi.

"Intinya cukup baik, tapi sebatas sebagai pilihan atau tambahan fitur, bukan diwajibkan. Karena bila diterapkan harga motor menjadi naik, ujung-ujungnya masyarkat atau konsumen, khususnya first entry buyer yang akan dirugikan karena harus tertunda memiliki motor," ujar Sigit.