Calo di Samsat Masih Marak, Ini Cara Polisi Berantas Calo

SOLO, KOMPAS.com - Praktik percaloan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat masih sering ditemui, meskipun sistem pelayanan semakin mudah.

Keberadaan calo ini memanfaatkan celah ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur dan biaya resmi, sehingga membuat ketergantungan yang merugikan.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng, AKBP Prianggo Malau mengatakan, akan meningkatkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait di area pelayanan Samsat untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas calo.

Baca juga: Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2025, Marc Marquez Pole Position

Lihat Foto

Kondisi Kantor Samsat Sukoharjo, Jawa Tengah di hari keempat diberlakukanya program pemutihan pajak di Jateng(KOMPAS.com/ Selma Aulia)

“Selanjutnya juga akan kami pastikan untuk pelayanan Samsat berjalan cepat dan efisien untuk mengurangi kesempatan calo menawarkan jasa,” ucap Prianggo Malau kepada Kompas.com, Sabtu (12/4/2025).

Malau juga mengatakan, pihaknya akan terus menggerakan dan glorifikasi tentang prosedur dan biaya pelayanan Samsat untuk mengurangi ketergantungan pada calo.

“Hal ini sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ucap Prianggo.

Prianggo juga menjelaskan isi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai berikut:

Baca juga: Lebaran 2025, 2 Gerbang Tol Trans-Jawa Dilintasi Ratusan Ribu Kendaraan

1. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

3. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

4. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.