Respons Wuling Soal Kenaikan PPN 12 Persen di 2025

TANGERANG, KOMPAS.com – Wuling Motors ikut menyoroti soal rencana pemerintah mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai awal 2025.

Ricky Christian, Marketing Operation Director Wuling Motors, mengatakan, adanya rencana soal kenaikan PPN memang bukan kabar baik, apalagi di tengah penurunan pasar seperti saat ini.

“Kami sudah dengar, tapi kami yakin keputusan ini dibuat pasti ada dasar dan tujuan yang baik. Intinya kami dari Wuling pasti akan mengikuti regulasi yang berlaku,” ujar Ricky, saat ditemui Kompas.com belum lama ini.

Baca juga: Bos Jalan Tol Jusuf Hamka Borong 150 Unit Aletra L8 EV

Dok. Wuling Motors PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) telah mencatat angka produksi 160.000 unit kendaraan dari pabrik Wuling Cikarang

Menurutnya, Wuling belum bisa menentukan berapa besar kenaikan harga mobil saat PPN 12 persen berlaku.

“Saat ini kami masih tahap perhitungan. Karena kenaikan harga dipengaruhi regulasi yang baru, dan juga strategi kami ke depan. Tapi saat ini masih proses perhitungan,” ucap Ricky.

Ricky menjelaskan, untuk strategi menghadapi rencana kenaikan PPN di 2025 belum bisa dijelaskan secara gamblang sekarang ini.

Baca juga: Bisakah Akun MyPertamina Digunakan Lebih dari Satu Kendaraan?

Pasalnya, Wuling Motors juga masih menunggu detail kepastian dari rencana kenaikan PPN tersebut untuk bisa mempelajari dan memutuskan langkah yang diambil nantinya.

“Faktor yang memengaruhi kenaikan harga biasanya hitungan BBNKB dan sebagainya, itu ada standar yang berlaku. Untuk (PPN 12 persen) tahun depan kami masih menunggu,” kata Ricky.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut, penerapan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12 persen berpotensi diundur pelaksanaannya.

Baca juga: Segini Biaya yang Dibutuhkan untuk Kuras Tangki BBM Mobil

GIIAS 2024 Ilustrasi pameran otomotif.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut, ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Ia menjelaskan, rencana tersebut seiring rencana pemerintah untuk memberi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga kenaikan PPN tidak membebani daya beli mereka.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.