Sri Mulyani Tanggapi Kritik Soal Subsidi Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali angkat suara mengenai masih banyaknya pihak yang mengkritik soal pemberian bantuan pemerintah atau subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.

Melalui Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 yang disiarkan secara daring di YouTube DPR RI, ia menjelaskan bahwa program tersebut memiliki berbagai aspek positif untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain global.

"Pemerintah menghargai pandangan Partai Nasdem, PKS, dan PAN mengenai kebijakan insentif terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB," buka Sri, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Jadi Solusi Tekan Polusi, Pemerintah Tegaskan Komitmen Pengembangan EV

(Dok. Shutterstock/ BigPixel Photo) Ilustrasi kendaraan listrik.

"Perlu dipahami, dukungan pemerintah terhadap KBLB adalah upaya mendorong percepatan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, penggunaan energi ramah lingkungan untuk penurunan emisi, dan mengefisiensikan subsidi energi," lanjutnya.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan, insentif ini juga diberikan baik untuk sisi supply maupun demand. Sehingga nantinya bisa menstimulus investasi dalam penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat luas.

"Pemerintah mendorong transformasi subsidi energi yang berbasis penerima manfaat. Namun, pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, daya beli masyarakat, serta kesiapan data dan infrastruktur," kata dia.

Baca juga: Subsidi Motor Listrik Resmi Diperluas, 1 KTP buat Beli 1 Motor Listrik

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ilustrasi subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus mengkritik subsidi KBLBB yang dicanangkan Presiden Jokowi. Sebab masih banyak hal yang patut diperhatikan yaitu menjaga tingkat inflasi pada 2024.

Kritikan serupa juga datang dari anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzi Amro yang mengatakan pengalihan anggaran itu sangat diperlukan di tengah upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Kami meminta pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan subsidi mobil listrik Rp 4,2 triliun di tengah upaya pemerintah dalam memangkas angka kemiskinan. NasDem menganggap peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan ke anggaran ketahanan pangan," ujarnya.