Nasib Taksi Online Akibat Perluasan Ganji Genap di Jakarta

Kompas.com - 13/08/2019, 06:12 WIB
Ilustrasi taksi online Ilustrasi taksi online
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluaskan area ganjil genap untuk mobil pribadi. Dari sebelumnya hanya sembilan, kini menjadi 25 dengan bertambahnya 16 ruas jalan baru.

Kebijakan ini pun kembali menuai pro-kontra, terutama bagi pengendara taksi online yang mengoperasikan mobil dengan pelat hitam atau umum.

Ketika menanyakan soal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Pemprov DKI.

"Saya kurang tahu Pak Menteri kemarin bilangnya apa, tapi memang ada pembicaraan agar taksi online dibebaskan."

"Minggu ini akan kita bahas dengan semua pihak, termasuk Pemprov dan Dishub juga karena mereka yang punya kepentingan," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Motor Bebas Ganjil Genap, tapi Akan Dikanalisasi

Menurut Budi, para pengendara taksi online saat ini di Jakarta secara jumlah memang cukup banyak.

 

Dengan mengandalkan mobil pribadi untuk mencari nafkah serta adanya pembatasan pelat nomor ganjil genap, pastinya akan memberikan dampak.

Budi menjelaskan bila berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 memang tertulis jelas dibebaskan hanya untuk kendaraan umum. Sementara ketentuan main untuk taksi online sendiri tidak ada penjabaran detailnya.

"Kalau taksi online ini memang ada umumnya dan tidak umumnya juga, tapi termasuk dalam transportasi bermotor tidak dalam trayek."

Baca juga: Hari Pertama Uji Coba Ganjil Genap, Dishub Klaim Kecepatan Kendaraan di Jalan Pramuka Meningkat

"Pastinya akan saya bahas dulu apa yang benar-benar menjadi keinginan pak menteri lalu akan kita diskusikan bersama seperti apa nanti baiknya. Apakah dibedakan pakai stiker atau bagaimana, nanti kita infokan lagi," ujar Budi.

Sebelumnya diberitakan bila Menteri Perhubungan ( Menhub) Budi Karya Sumadi, berkeinginan agar Pemprov DKI melalui Dishub membebaskan taksi online untuk beroperasi.

Baca juga: Ganjil Genap Diperluas, DKI Tak Siapkan Jalur Alternatif Khusus

Menhub meminta agar taksi online disamakan dengan taksi konvensional hanya saja dengan menggunakan tanda khusus sebagai pembeda dengan kendaraan pribadi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X