Tawaran Insentif dalam Pepres Mobil Listrik di Indonesia

Kompas.com - 25/07/2019, 07:56 WIB
Daihatsu HyFun melantai di GIIAS 2019 Stanly Ravel/Kompas.comDaihatsu HyFun melantai di GIIAS 2019

TANGERANG, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan dua regulasi baru terkait kendaraan elektrifikasi. Selain PP soal penghitungan baru Pajak Penjualan Barang Mewah ( PPnBM), juga akan ada Peraturan Presiden (Pepres) terkait percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yang membahas seputar insentif fiskal dan non fiskal di Indonesia.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan, di dalam Pepres akan diatur tarif impor kendaraan listrik ke Indonesia. Untuk mendorong percepatan industri, juga akan diatur pemberian berbagai insentif penunjang, mulai dari tax holiday, tax allowance, hingga bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk impor bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi.

Selanjutnya ada insentif untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung kendaraan listrik, bantuan kredit modal kerja untuk swap baterai, serta sertifikasi kompetensi (vokasi) Sumber Daya Manusia (SDM).

"Bagi kendaraan yang masuk dengan Incompletely Knocked Down (IKD) dan Complete Knocked Down (CKD) diberikan jangka waktu tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri itu sendiri di dalam negeri dan meningkatkan konten lokalnya," kata Sri Mulyani di Tangerang, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Keniscayaan Era Elektrifikasi di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani di GIIAS 2019KOMPAS.com/Ruly Menteri Keuangan Sri Mulyani di GIIAS 2019

Impor mobil listrik dalam wujud IKD dan CKD, kata Sri Mulyani, hanya diperbolehkan dalam waktu tertentu, satu sampai tiga tahun. Bagi produsen otomotif yang berkomitmen melakukan investasi atau memberi value added bagi Indonesia seperti menambah kandungan lokal di kendaraannya, akan diberi keringanan.

Kemudian Pepres ini juga mengatur soal pemberian tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh). Insentif ini diberikan pada produsen otomotif yang menanamkan modalnya untuk baterai dan motor listrik.

"Selanjutnya ada Tax Allowance yang diberikan untuk industri suku cadang, aksesori kendaraan, dan industri komponen kendaraan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan rendah emisi dan listrik," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Bocoran PP dan Perpres Kendaraan Elektrifikasi di Indonesia

Mobil listrik BMW i3s dipamerkan saat acara Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019 di Indonesia Convention Exebition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (18/7/2019). BMW i3s hadir dengan motor listrik bertenaga 184 tk dengan torsi 270 Nm. Mobil baru ini dapat melesat dari diam hingga 100 kilometer per jam dalam waktu 6,9 detik.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Mobil listrik BMW i3s dipamerkan saat acara Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019 di Indonesia Convention Exebition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (18/7/2019). BMW i3s hadir dengan motor listrik bertenaga 184 tk dengan torsi 270 Nm. Mobil baru ini dapat melesat dari diam hingga 100 kilometer per jam dalam waktu 6,9 detik.

Lalu ada juga pembebasan bea masuk bagi bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi kendaraan listrik serta kemudahan impor untuk kebutuhan ekspor.

"Sehingga target ekspor bisa terpenuhi. Saya harap, ekspor industri otomotif bisa mencapai 1 juta kendaraan," kata dia lagi.

Insentif Non Fiskal

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X