Hibrida Jadi Jembatan Menuju Era Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian menginisiasi lahirnya Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), yang diharapkan segera rampung 2019. Dalam program tersebut akan lahir beragam kategori kendaraan mulai hibrida, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), battery electric vehicle (BEV), sampai Fuel Cell (hidrogen).

Masing-masing model tersebut memiliki keunggulan, dan tentunya punya juga kekurangan. Lantas, apabila diterapkan di Indonesia, mana yang lebih cocok dan efektif dengan kondisi saat ini atau dalam jangka waktu singkat?

Menurut Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), tentu tergantung dari kesiapan masing-masing pemegang merek dan tentunya kondisi infrastruktur pendukung.

"Kalau dari kami menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota, tentunya dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah nanti seperti apa," ujar Nangoi ketika dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Baca juga: Toyota Pastikan CH-R Hibrida Dijual di Indonesia

Nangoi melanjutkan, mobil listrik, hibrida, atau hibrida plug-in sama-sama memiliki keunggulan dan kekurangan. Namun paling penting, mendorong teknologi yang bisa dirasakan tanpa harus menunggu investasi infrastruktur dan waktu yang panjang.

Salah satu target utama pemerintah adalah mengurangi defisit neraca perdagangan, yang didorong oleh meledaknya impor minyak, sehingga cukup krusial untuk segera ditanggulangi.

"Penurunan impor bahan bakar minyak (BBM) juga harus segera dilakukan. Kalau secara teknologi dan persiapan mendukung, sudah pasti masyarakat pun akan beralih menggunakan mobil ramah lingkungan seperti itu," kata Nangoi.

Lihat Foto

Setelah resmi meluncur, Pertamina akan gratiskan charging station selama beberap bulan.(stanly)

Tetapi, jika melihat dari kondisi infrastruktur di Indonesia sekarang ini, kata dia paling memungkinkan hibrida. Paling sederhana, mobil hibrida ini mengunakan baterai lebih kecil, sehingga punya beban biaya lebih murah, ketimbang lainnya.

Selain itu, besarnya populasi mobil ramah lingkungan (hybrid, PHEV, atau BEV) sangat mempengaruhi efektivitas penurunan impor BBM, sehingga harga jual harus menarik minat konsumen untuk membeli.

"Tetapi permasalahannya, kita masih harus menunggu bagaimana regulasi jelasnya, dan tentunya insentif yang diberikan, karena bisa berpengaruh juga kepada harga jual," ucap Nangoi.

Riset Perguruan Tinggi Negeri

Lihat Foto

Simulasi pengisian bahan bakar listrik mobil Hybrid BMW i8 saat acara penyerahan kunci di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (20/4/2017). Penyerahan unit pertama kali dilakukan oleh BMW dengan penyerahan kunci secara resmi oleh President Director BMW Group Indonesia Karin Lim kepada pemilik pertamanya.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Kedua PTN itu melakukan riset komprehensif implementasi teknologi hibrida sekaligus PHEV, dengan karakteristik dan geografis asli di Indonesia, November 2018 lalu.

Peneliti Teknik Tenaga Listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), dan juga dosen STEI ITB, Agus Purwadi, mengatakan, dari hasil riset yang dilakukan selama dua bulan, terbukti bahwa mobil hibrida mampu mengurangi konsumsi BBM 50,2 -52 persen.

Diskon konsumsi BBM sampai setengah ini bisa diperoleh langsung tanpa butuh investasi apapun. Sambil berjalan, persiapan infrastruktur cas mobil listrik bisa dilakukan.

"Jelas untuk penggunaan sehari-hari dengan jarak tempuh sedang atau panjang, hibrida yang paling efektif untuk bisa diterapkan di Indonesia," kata pria bergelar doktor ini, ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (29/1/2019).

Agus melanjutkan, apabila dibandingkan dengan mobil listrik masih belum sesuai dengan kondisi di Indonesia. Paling sederhana, adalah ketika harus melakukan pengisian daya baterai, rumah atau tempat tersebut harus memiliki daya minimal 2.200 volt ampere.

"Rumah yang punya daya listrik sebesar itu sangat sedikit sekali, sehingga kalau listrik murni saya rasa sangat sulit dengan kondisi infrastruktur di Indonesia sekarang ini, mungkin untuk jangka panjang bisa," kata Agus.

Belum lagi, kata Agus jika BEV harus memperbanyak tempat pengecasan baterai (charging station), supaya daya tempuh konsumen tidak dibatasi oleh tenaga yang tersedia. Beda dengan mobil hibrida, dengan kondisi Indonesia sekarang saja masih bisa jalan, tanpa harus mengeluarkan dana dan menghabiskan waktu untuk berdirinya infrastruktur pengisian baterai.

Kondisi infrastruktur pengisian baterai juga kerap menjadi masalah utama negara-negara maju mendongkrak jumlah populasi mobil listrik di negaranya. "Jadi, tanpa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membangun infrasturktur pendukung," ucap dia.

Emisi

Sementara itu dari sisi emisi gas buang, Sonny Keraf, Dewan Energi Nasional, mengatakan, perlu kebijakan menyeluruh jika target pemerintah mau mengurangi emisi gas buang karbondioksida sesuai target menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) 29 persen pada 2030. Jadi, jangan hanya bicara soal mobil listrik, tetapi melupakan dari mana sumber itu berasal.

"Apabila sudah mulai ke energi terbarukan maka sumber-sumbernya juga harus ramah lingkungan, jangan kotor seperti sekarang ini. Kalau sudah bersih, sudah pasti dampak kepada lingkungan juga sangat baik," ucap Sonny ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (29/1/2019).

Sonny menyarankan, pemerintah juga seharusnya sudah mulai bergerak ke arah energi terbarukan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan panel surya, PLTA, hingga hidrogen. Jika sudah seperti itu, baru sejalan dengan program pemerintah yang soal target menurunkan emisi.

"Tetapi perlu diingat juga energi terbarukan yang ramah lingkungan itu juga harus berasal dari Indonesia, jangan bergantung dari impor seperti yang sekarang ini," kata Sonny.

Perpres No 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Maret 2017. Pada Lampiran I RUEN sudah ditetapkan target penggunaan kendaraan elektrifikasi mencapai 2.200 unit mobil dan 2,1 juta unit untuk sepeda motor, paling lambat 2025.