Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tarif Bus Transjakarta Bakal Sesuai Status Ekonomi dan KTP Domisili
Sistem ini baru diuji coba secara internal oleh Dinas Perhubungan, belum diterapkan secara massal.
Kembali ke artikel...
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
15 Komentar
beny
2 tahun lalu
semakin aneh aja, dulu masyarakat diminta naekbangkutan umum,sekarang dibedakan ide yang buruk.
Alan Tobing
2 tahun lalu
ini dasar negara kesatuan, knp malah di beda kan. kayak miskin sdh bayar kewajiban sesuai pajak nya.
Alan Tobing
2 tahun lalu
jamin gagal.
ADIE WIDODO
2 tahun lalu
kita satu negara..indonesia, mengapa harus dibedakan...itu pemikiran feodal..
Wimpi Handoko
2 tahun lalu
ada vendor it yg mau masuk nih melalui makelar baju cokelat. makin kusut makin mahal.
Laporkan komentar
Akun Terdeteksi Anonim
Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau