Arah Kebijakan Mobil Listrik Vs LCGC: Terjerat Jebakan 1 Juta Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan memiliki mobil listrik rupanya sempat terbesit di benak Soni (45 tahun), driver taksi online yang sehari-hari beraktivitas di Jabodetabek. Namun karena masih mahal, ia lebih lebih memilih setia dengan Toyota Calya G M/T tahun 2019.

Karena cicilan sudah lunas, ia bisa lebih leluasa mengelola keuangan. Hasil dari pendapatan sehari-hari ditabung dan dimasukkan ke dalam pos pengeluaran. Termasuk untuk perawatan kendaraan.

“Mobil masih lumayan nyaman, yang penting rutin kita rawat saja. Setiap 5.000 Km saya ganti oli atau paling enggak satu bulan sekali, karena mobil keluar hampir tiap hari,” ujar Soni, saat berbincang dengan Kompas.com.

Menurutnya, biaya ganti oli dan tune up bisa memakan biaya sekitar Rp 500.000 hingga Rp 1,2 juta, tergantung layanan dan komponen yang diganti.

Ia berandai-andai, apabila pengeluaran rutin itu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting, kerjanya bakal lebih ringan. Dan pastinya, pendapatan yang dibawa pulang bisa lebih banyak.

“Asal mobilnya punya sendiri dan belinya tidak kredit, pasti lebih menguntungkan pakai mobil listrik,” kata dia.

Dengan harga BBM Pertalite Rp 10.000 per liter, maka ongkos bensin buat LCGC dalam sehari sekitar Rp 150.000.

Jika seorang driver taksi online beroperasi 5 hari dalam seminggu, biaya bensin yang diperlukan sekitar Rp 750.000, dan dalam sebulan mencapai Rp 3 juta. Artinya, untuk servis mobil dan BBM LCGC bisa tembus Rp 4 jutaan per bulan.

Bandingkan dengan biaya cas mobil listrik di SPKLU PLN yang dipatok Rp 2.466 per kilowatt hour (Kwh), mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023.

Jika mobil listrik memiliki konsumsi energi sekitar 15 kWh per 100 Km, maka biaya untuk perjalanan 100 Km, adalah Rp 36.990.

Apabila taksi online tersebut dapat menempuh jarak sekitar 200 Km per hari, maka biaya listriknya menjadi Rp 73.980.

Untuk operasional selama 5 hari dalam seminggu, artinya dibutuhkan biaya Rp 369.900. Dan dalam sebulan hanya Rp 1.479.600. Atau, berselisih Rp 1.520.400 dari pemakaian BBM LCGC.

“Kalau semua itu dipangkas dan dihilangkan, bisa lebih hemat. Apalagi buat yang mobilnya masih kredit,” ucap Ashari (38 tahun), driver taksi online yang memakai Daihatsu Sigra 1.0 M M/T tahun 2023.

“Karena pakai mobil listrik tidak perlu beli bensin dan ganti oli tiap berapa ribu kilometer, jadi cuan lebih banyak,” kata dia.

Meski begitu, saat ini Ashari masih sangsi dengan kemampuan mobil listrik, khususnya terkait daya angkut dan kapasitas bagasinya.

“Mobil listrik murah ukurannya kecil, kurang cocok buat taksi online. Yang agak besar, harganya masih mahal,” ujarnya.

Di satu sisi, mobil LCGC (Low Cost Green Car) dikenakan PPnBM sebesar 3 persen ditambah PPN 12 persen. Ini cukup memberatkan konsumen pertama kali para first time buyer, terutama mereka yang membeli mobil dengan harga terjangkau. Bahkan, ada sebagian adalah peralihan dari mereka para pengguna sepeda motor.

Sebagian besar konsumen LCGC adalah masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah, termasuk juga para pengemudi taksi online yang menggunakan mobil ini sebagai sumber penghasilan mereka.

Sedangkan mobil listrik, yang notabene lebih ramah lingkungan, justru mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Mobil listrik dibebaskan dari PPnBM, PPN, bahkan PKB.

Pada dasarnya, kebijakan ini memang bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan yang lebih hijau dan mengurangi emisi karbon.

Tetapi, kebijakan ini justru menguntungkan segelintir orang mampu yang biasa membeli kendaraan mewah. Terutama mereka yang membeli mobil listrik sebagai status kendaraan kedua, ketiga, atau seterusnya.

Yusak Billy, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Procpect Motor, mengatakan, insentif pajak kendaraan listrik bertujuan mendorong transisi ke mobil yang lebih ramah lingkungan.

“LCGC tetap mendapat skema pajak lebih ringan dibanding mobil non-LCGC agar tetap terjangkau bagi first time buyer dan pengemudi transportasi online,” ujar Billy, kepada Kompas.com belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah tentu sudah punya banyak pertimbangan dalam merancang kebijakan perpajakan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami di industri otomotif akan terus beradaptasi dan mendukung solusi mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat,” ucap Billy.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, mengatakan, perlu ada diskusi dengan semua pemangku kebijakan untuk menciptakan solusi terbaik.

Menurutnya, kebijakan pajak kendaraan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keberlanjutan industri otomotif, kesejahteraan masyarakat, dan dampak lingkungan.

Keputusan untuk memberikan insentif pajak kepada mobil listrik adalah langkah positif untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi bersih.

Namun, tantangan muncul ketika kebijakan tersebut cenderung menguntungkan konsumen dengan daya beli tinggi, sementara masyarakat berpendapatan menengah ke bawah justru lebih sulit membeli mobil.

“Ya memang hal ini (pajak LCGC lebih tinggi daripada mobil listrik) banyak ditanyakan oleh media dan konsumen juga,” ujar Anton, kepada Kompas.com belum lama ini.

Lain halnya dengan Head of PR & Government Relation PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan. Dirinya mengatakan, perusahaan percaya pemerintah RI memiliki pertimbangan untuk kebijakan di industri otomotif.

Fokus utama pemerintah saat ini, kata dia, adalah peralihan dari kendaraan berenergi fosil ke listrik. Tujuannya, untuk mengurangi emisi sekaligus subidi bahan bakar yang sudah memberatkan neraca perdagangan.

“Insentif pajak kendaraan listrik bertujuan mendorong transisi ke arah EV, memudahkan konsumen mendapatkan mobil listrik yang terjangkau,” kata Luther, kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

“Kami rasa sudah tepat karena pertumbuhan yang kita bisa lihat sangat signifikan, dan kami akan terus dukung rencana pemerintah,” ujarnya.

Sebagai gambaran, pada sepanjang 2024, sejumlah mobil LCGC masuk ke dalam daftar 20 mobil terlaris berdasarkan data yang dirilis Gaikindo.

Dari semua model LCGC, predikat terlaris dipegang Daihatsu Sigra yang berada di urutan ketiga daftar tersebut, dengan penjualan 54.709 unit.

Kemudian di posisi keempat mobil terlaris 2024, ada Honda Brio (RS dan Satya) dengan jumlah 51.133 unit.

Adapun Toyota Calya dan Agya berada di urutan keenam dan kesepuluh daftar mobil terlaris, dengan angka penjualan masing-masing sebesar 39.909 unit dan 19.795 unit. Sedangkan Daihatsu Ayla meraih 17.456 unit dan berada di urutan 12.

Dari model-model tersebut, penjualan mobil segmen LCGC secara total pada sepanjang tahun 2024 mencapai 183.002 unit.

Beralih ke penjualan mobil listrik murni atau battery electric vehicle (BEV) pada Januari-Desember 2024, yang berhasil naik 161 persen dibandingkan satu tahun sebelumnya atau year-on-year (yoy).

Tercatat, pada sepanjang tahun lalu sebanyak 44.557 unit BEV yang didistribusikan dari pabrik ke diler atau wholesales, atau sekitar 25 persen dari total penjualan LCGC.

Dalam kurun waktu tersebut, merek BYD mendominasi pasar dengan model seperti BYD M6 yang terjual 6.124 unit, BYD Seal sebanyak 4.828 unit, dan BYD Atto 3 dengan 3.291 unit.

Sementara Wuling unggul dengan Binguo EV yang terjual 5.156 unit, Air ev sebanyak 4.440 unit, dan Cloud EV 3.521 unit.

Antara Insentif dan Jebakan 1 Juta Unit

Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI Riyanto, mengatakan, data dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa mobil mobil LCGC masih menjadi pilihan orang Indonesia dan selalu masuk dalam daftar mobil terlaris.

Menurutnya, kontribusi LCGC cukup signifikan karena pasarnya sekitar 20 persen market share. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa mobil LCGC masih akan dilirik karena faktor ekonomis dan efisiensi. Ketersediaan mobil LCGC menjadi pilihan bagi konsumen yang tengah berhemat.

“Sebagian besar LCGC dibeli oleh kelompok entry low, jadi harusnya memang dikembalikan seperti awal kemunculannya, yaitu PPnBM 0 persen,” ucap Riyanto, kepada Kompas.com belum lama ini.

“Kalau perlu PPN juga diberikan diskon bagi yang TKDN 80 persen dan efisiensi BBM-nya 24 Km per liter. Hal ini bisa mendorong industri dalam negeri dan turut serta dalam mengurangi emisi C02,” kata dia.

Dalam hitungan Riyanto, insentif PPnBM 0 persen untuk LCGC dan kendaraan 4x2 bisa menambah permintaan sebesar 16 persen, ekuivalen 160.000 unit.

Dengan demikian, penjualan mobil bisa tembus 1 juta unit atau keluar dari fase terjebak di bawah 1 juta unit (one milion trap) dalam satu dekade belakangan.

"Jangan salah, industri mobil itu, komponen lokalnya, terutama yang LCGC itu sudah 80 persen. Itu jejaring supply chain daripada industri mobil kita sudah sampai UMKM," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu, menilai pemerintah tidak memberikan insentif pajak untuk LCGC sebesar yang diterima BEV karena kebijakan tersebut difokuskan pada upaya mendorong transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

Terlebih, Indonesia telah berkomitmen dalam Paris Agreement 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Mobil listrik (BEV), yang bebas PPnBM, PPN, dan memiliki potensi untuk mengurangi emisi karbon hingga 40 persen dibandingkan mobil konvensional, mendukung tujuan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi pada polusi udara dan perubahan iklim,” ucap Martin, kepada Kompas.com belum lama ini.

Di sisi lain, meskipun LCGC menawarkan harga lebih terjangkau, pajak ringan, dan konsumsi bahan bakar yang efisien, kendaraan ini tetap bergantung pada BBM yang menyumbang sekitar 40 persen dari total emisi transportasi di Indonesia.

“Mengurangi subsidi BBM yang mencapai sekitar Rp 500 triliun per tahun menjadi salah satu alasan strategis, karena biaya subsidi tersebut terus membebani anggaran negara dan mempertahankan ketergantungan pada bahan bakar fosil,” katanya.

Martin menjelaskan, seiring dengan penurunan harga baterai BEV yang diperkirakan akan turun hingga 30-50 persen dalam tiga tahun ke depan, harga kendaraan listrik semakin terjangkau dan dapat mendekati harga LCGC.

“Saat ini, rentang harga mobil listrik murah di Indonesia berada di kisaran Rp 189 juta – Rp 398,8 juta, sementara LCGC berkisar antara Rp 141,7 juta – Rp 220 juta,” ujar Martin

“Beberapa model BEV seperti Seres E1 dan Wuling Air ev sudah mendekati harga LCGC seperti Toyota Agya dan Toyota Calya. Terlepas dari daya angkutnya,” kata dia.