Sosialisasi Pembatasan BBM Pertalite Dinilai Kurang Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia telah merencanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar untuk mengelola anggaran dan mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Nantinya masyarakat harus menunjukan QR Code sebelum melakukan pengisian BBM bersubsidi seperti Biosolar ataupun Pertalite di SPBU.

Jika tidak bisa menunjukan QR Code ini, maka masyarakat tidak boleh mengisi BBM subsidi ketika aturan diterapkan.

Namun, sosialisasi mengenai rencana ini dinilai kurang tuntas, menyebabkan munculnya banyak salah paham di masyarakat.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), menilai bahwa sosialisasi pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi masih belum memadai.

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami rencana kebijakan ini, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan resistensi.

"Jadi latar belakangnya adalah untuk menekan pencemaran udara agar kendaraan bermotor yang sudah standar Euro 4 memperoleh bahan bakar yang sesuai. Sehingga mampu menekan emisi dari kendaraan motor tersebut,” ujar Ahmad Safrudin dalam diskusi 'Gagal Lagi BBM untuk Kendaraan Euro4/IV Standard, Pencemaran Udara Makin Kritis' di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

“Kan, sebenarnya tujuannya mulia, tapi penyampaiannya tidak tuntas. Yang beredar narasi di masyarakat hanya pembatasan Pertalite, pembatasan Biosolar, itu saja,” kata dia, yang akrab disapa Puput.

Meskipun demikian, Puput mendukung langkah pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi.

Ia melihat kebijakan ini sebagai langkah positif untuk masa depan Indonesia, yang diharapkan dapat mengurangi beban anggaran subsidi dan mempromosikan penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

"Prasyarat yang dari dulu kami ajukan adalah, pertama, fuel quality di-improve dulu. Artinya, kualitas bahan bakar ditingkatkan dulu,” ucap Puput.

“Sesuai kebutuhan teknologi kendaraan bermotor atau teknologi apapun yang menggunakan bahan bakar yang saat ini diadopsi di Indonesia. Kedua, tentu saja dikaitkan juga dengan kajian terkait pricing policy itu sendiri,” ujarnya.