Bolehkah Menutup Jalan untuk Kepentingan Pribadi seperti Hajatan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan jalan untuk kegiatan non-transportasi, seperti hajatan atau acara masyarakat lainnya, memang diizinkan asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Victor Assani, Ketua Bidang Road Safety and Motorsport Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), menekankan pentingnya mematuhi peraturan tersebut demi menjaga kelancaran pergerakan lalu lintas.

Victor menjelaskan bahwa jalan merupakan fasilitas umum yang berfungsi untuk pergerakan orang, barang, dan kendaraan. Oleh karena itu, penutupan jalan tidak boleh dilakukan sembarangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penutupan jalan harus disertai beberapa persyaratan, termasuk penyediaan jalan alternatif dan pemasangan rambu-rambu yang jelas.

"Izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi atau masyarakat harus diajukan paling tidak 7 hari sebelum pelaksanaan," ujar Victor kepada Kompas.com, Selasa (3/9/2024).

Pengajuan izin tersebut dilakukan kepada Kapolda untuk jalan nasional atau provinsi, Kapolres untuk jalan kabupaten atau kota, dan Kapolsek untuk jalan desa atau wilayah di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012.

Victor menekankan, bahwa kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya penting untuk kelancaran lalu lintas, tetapi juga untuk menghindari sanksi hukum.

"Penutupan jalan yang tidak sesuai prosedur dapat dikenakan sanksi denda hingga Rp 1,5 miliar atau hukuman penjara maksimal 18 bulan," tambahnya.

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan dengan baik setiap rencana penutupan jalan dan mengikuti prosedur yang berlaku, demi kenyamanan bersama dan menghindari dampak negatif bagi pengguna jalan lainnya.