Honda Tetap Berharap Pemerintah Beri Subsidi Hybrid

JAKARTA, KOMPAS.com - Honda Prospect Motor (HPM) tetap berharap ada program insentif dari pemerintah untuk pembelian mobil hybrid atau hybrid electric vehicle (HEV).

Honda tetap berharap ada insentif meski belum lama ini pemerintah secara tak langsung mengatakan tidak ada subsidi untuk mobil hybrid.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal Agustus 2024, yang memastikan tidak akan ada perubahan ataupun penambahan kebijakan baru pada sektor otomotif di Indonesia pada tahun ini.

“Tahun ini bicaranya, beliau bicara untuk tahun ini tidak ada,” kata Yusak Billy, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) yang ditemui di Karawang, Jawa Barat belum lama ini.

Billy mengatakan pihaknya yakin pemerintah dapat membuat kebijakan yang menguntungkan buat industri otomotif.

Billy mengatakan pasar mobil hybrid sangat besar. Bahkan menurutnya jika ada insentif maka jangan cuma untuk kebijakan fiskal tapi juga non fiskal seperti mobil listrik. Di mana mobil hybrid bisa bebas ganjil genap.

“Banget. Karena marketnya besar loh. Fiskal dan non fiskal, ganjil genap bisa berpengaruh sekali. Karena kecepatan rendah masuk kota 40 kpj -50 Kpj itu pakai baterai dan ramah lingkungan sekali,” ujarnya.

"Kenapa non fiskal juga bisa dimasukkan karena ramah lingkungan ya,” kata Billy.

Saat ini Honda punya dua model mobil hybrid yaitu CR-V hybrid dan accord hybrid. Jajaran itu akan bertambah jika Honda memutuskan meluncurkan Step WGN yang diperkenalkan di GIIAS 2024.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah memberikan insentif kepada mobil listrik berupa pembebasan PPnBM 0 persen, PPN 11 persen dikurangi 10 persen, bebas bea impor masuk, hingga kebijakan lain seperti pembebasan pemakaian di jalur ganjil-genap.

Pada sisi lain mobil hybrid dan plug in hybrid (PHEV) tidak diberikan keistimewaan yang sama. Oleh pemerintah mobil berjantung hibrida hanya mendapat keringanan PPnBM menjadi 7-8 persen.