Khusus Mobil, Ini Cara Dapatkan QR Code Pembelian Pertalite

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertamina Patra Niaga kembali melanjutkan perluasan proses pendataan transaksi pembelian Pertalite berbasis QR.

Hal ini dilakukan dilakukan di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali, yakni Kepulauan Riau, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, yang nantinya penerapan full transaksi menggunakan QR akan dilakukan secara bertahap.

Bagi pemilik mobil yang ingin melakukan pandaftaran, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Heppy Wulansari mengatakan, saat ini program subsidi tepat masih terus dibuka.

Heppy menjelaskan, penerapan full cycle di Solar Subsidi, pada tahap sosialisasi dan registrasi pengguna BBM Pertalite roda empat akan diminta melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id

"Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan di-upload melalui website yaitu foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan momor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR," kata Heppy beberapa waktu lalu.

Pada tahap ini, lanjut Heppy, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki.

Setelah statusnya terdaftar, maka masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id.

"Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa di-print out dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib men-download aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat atau mobil," kata Heppy.

Dengan adanya perluasan ini, diharapkan pengguna Pertalite bisa segera melakukan pendaftaran. Selain itu ditegaskan selama masa sosialisasi masyarakat masih bisa melakukan transaksi Pertalite.

"Tujuan pendataan ini bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi," ujarnya.