Stafsus ESDM Ungkap Kendala Pengembangan Bahan Bakar Bioetanol di Indonesia

TANGERANG, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bidang Percepatan Pengembangan Industri sektor ESDM, Agus Tjahajana Wirakusumah menyebut program bioetanol dan biosolar saat ini masih menemui beberapa tantangan.

Beberapa di antaranya ialah keterbatasan bahan baku etanol dan variasi, harga bahan baku yang tinggi, dan belum ada mekanisme insentif untuk mengatasi perbedaan harga dari BBM fosil.

"Kita perlu mendorong penggunaan bahan bakar nabati (BBN) di sektor transportasi. BBN ada tiga, yaitu biodiesel, bioetanol, dan bioavtur," kata dia dalam helatan Gaikindo International Automotive Conference (GIAC) di ICE BSD, Tangerang, Selasa (23/7/2024).

"Bahan bakar ramah lingkungan tersebut mendukung transisi energi, mengurangi impor bahan bakar yang saat ini sudah mencapai 60 persen dari total BBM tersedia, dan menaikkan aktivitas domestik," lanjut Agus.

Pengembangan bioetanol sendiri tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan penyediaan Bioetanol sebagai BBN.

Tercatat, untuk mencapai target pengelolaan bioetanol tebu ditargetkan 93 ton per hektar pada 2030 alokasi bioetanol atau E100 untuk bahan baku di periode sama ialah 1,6 juta kl.

Saat ini, Pertamina juga sudah memasarkan Pertamax Green 95 dengan campuran etanol 5 persen (E5). Meskipun, jumlah SPBU yang menyediakannya masih sangat terbatas.

Dikutip dari laman Pertamina, baru ada 17 SPBU di Jabodetabek yang menyediakan Pertamax Green 95.

"Di samping itu capaian program biodiesel kita sangat baik. Ini karena didukung kecukupan kapasitas produksi 20,2 juta kl per liter dan adanya insentif," ucap Agus.

"Kita sedang kembangkan dari B35 menjadi B40. Tapi, dibalik kesuksesan pengembangan biodiesel masih ada tantangan yang dihadapi seperti harga BBM tinggi, ketersediaan bahan baku, kestabilan harga, dan peningkatan infrastruktur untuk pengembangannya," tutup dia.