Indonesia-Korsel Perkuat Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia melalui Kementerian Perdagangan RI mengajak Korea Selatan (Korsel) untuk memperkuat kerja sama di sejumlah sektor, seperti mobil listrik dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut kedua negara setuju menjalani hal tersebut karena besarnya potensi sektor kendaraan listrik dan IKN untuk dikembangkan.

Seperti diketahui, Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel sendiri bisa dimanfaatkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.

"Kedua menteri sepakat perkuat kerja sama perdagangan dan investasi khususnya untuk ekosistem mobil listrik di kawasan supaya Indonesia dapat jadi hub di Asia Tenggara," kata dia dalam keterangannya, Minggu (19/5/2024).

Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan Inkyo Cheong di sela-sela APEC Ministers Responsible for Trade (MRT), Peru, Sabtu (18/5/2024).

Zulhas mengatakan pemerintah juga mengajak Korea Selatan untuk berinvestasi di IKN Nusantara. IKN sendiri saat ini tengah dibangun dengan konsep smart city dan ramah lingkungan.

"Indonesia mengundang Korea untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara," jelasnya.

Dia menjelaskan upaya Indonesia untuk menarik investasi dan memperkuat kerja sama lewat pertemuan bilateral di sela-sela forum APEC juga terkait berbagai sektor perdagangan lainnya.

Sebagai informasi, APEC merupakan forum kerja sama regional 21 ekonomi di lingkaran samudera pasifik.

Adapun anggota ekonomi APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chili, RRT, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Secara umum, diskusi APEC membahas upaya Fasilitasi Perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang liberal, inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non-binding). Namun, seringkali bersifat politis.