Ini Sanksi jika Bus Pariwisata Tidak Melakukan Uji Kir Berkala

JAKARTA, KOMPAS.com – Uji kir atau uji berkala harus dilakukan oleh setiap kendaraan niaga untuk menghindari kecelakaan lalu lintas.

Pengujian ini sifatnya wajib untuk mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Aturan di atas sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 53 ayat 1.

“Sebenarnya kir perlu per enam bulan, tapi kalau setiap mobil mau dioperasionalkan, tentu teknis dari perusahaan itu harus mengecek dulu,” ujar Kasubditlaka Ditgakum Korlantas Polri Kombes Pol Hotman Sirait, kepada Kompas.com (13/5/2024).

“Sama dengan moda transportasi lain, harus dicek. Harus diberikan suatu penjelasan bahwa ini layak dijalankan,” kata dia.

Hotman menjelaskan, pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji kir dapat diberikan sanksi. Di mana dalam UU LLAJ No 22/2009 pasal 76 ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan uji kir dikenai sanksi administratif.

Berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, hingga yang paling keras adalah pencabutan izin.

“Pemiliknya akan kami minta keterangan terkait dengan kendaraan tersebut, sudah di-kir kan atau belum. Tapi kalau dia tahu tidak, tapi tetap dioperasionalkan, itu kan suatu tindakan melawan hukum atau pelanggaran,” ucap Hotman.

Seperti diketahui, kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut puluhan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, masih menyita perhatian.

Bus ini tergelincir saat melewati jalan berliku di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu (11/5/2024). Akibat kecelakaan ini, sebanyak 11 korban jiwa dinyatakan tewas di lokasi kejadian.

“(Sanksi) kita nanti akan lihat undang-undang, bisa UU No. 22 Tahun 2009, atau juga 359 KUHP. Si pengusaha ini menyuruh sopir untuk bawa itu mobil, tapi dia tahu mobil itu tidak lolos uji kir. Apalagi kalau nanti tidak ada pemeriksaan awal sebelum diberangkatkan,” ujarnya.