Tekan Fatalitas, Sopir dan Penumpang AKAP Diwajibkan Pakai Seat Belt

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mewajibkan Perusahaan Otobus (PO), Perusahaan Karoseri, pengemudi, dan penumpang menggunakan sabuk keselamatan (seat belt).

Hal ini untuk menekan tingkat fatalitas menyikapi banyaknya kecelakaan yang terjadi pada angkutan umum, seperti bus antarakota antarprovinsi (AKAP), yang terjadi beberapa hari lalu sampai mengakibatkan korban jiwa.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaran Bermotor Pasal 2 ayat (1), setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.

Adapun persyaratan teknis yang dimaksud salah satunya terdiri atas perlengkapan keselamatan yang kaitannya pada seat belt.

"Setiap mobil bus yang akan digunakan bukan untuk angkutan perkotaan yang dibuat atau diimport wajib melengkapi setiap tempat duduknya dengan sabuk keselamatan. Jenis dan spesifikasinya harus sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Hendro, dalam keterangan resminya, Sabtu (13/4/2024).

Tak hanya itu, Kemenhub juga menugaskan setiap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang ada di wilayah melakukan pemeriksaan persyaratan teknis, terutama memperhatikan dan memeriksa keberadaan seat belt.

Selain itu, dipastikan seat belt harus terpasang serta dapat berfungsi baik di sisi pengemudi maupun setiap tempat duduk penumpang, terutama pada mobil bus.

Hendro menjelaskan, bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka akan dinyatakan tidak lulus uji berkala dan harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat dilakukan pengujian ulang.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat melalui Direktorat Sarana Transportasi Jalan atau Balai Pengelola Transportasi Darat dan Dinas Perhubungan Provinsi, akan melakukan monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang ada di seluruh Indonesia.

Pengemudi angkutan umum juga diminta beristirahat paling sedikit 30 menit setelah berkendara 4 jam berturut-turut guna menekan kecelakaan, terutama di musim libur panjang.

Hal ini dilaim sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: UM/006/3/7/DJPD/2024 tanggal 12 April 2024.

Menurut Hendro, banyak ditemukan kecelakaan terjadi karena adanya faktor kelelahan pada pengemudi. Karena itu, istirahat jadi hal yang sangat penting, dan tiap perusahaan angkutan umum wajib memiliki dua pengemudi dalam satu bus.

"Di samping itu, seluruh perusahaan angkutan umum pun wajib untuk memberlakukan ketentuan waktu kerja, waktu istirahat pengemudi dan waktu pergantian pengemudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini semua tentunya demi keselamatan bersama," ujar Hendro.